Catan Habriah - Surabaya : Jumlah peserta KB aktif di Jawa Timur yang memanfaatkan pelayanan KB dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekitar 30 %, dari 6 juta akseptor KB aktif. Minimnya persentase itu membuat Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Dwi Listyawardani meminta dukungan Gubernur Jawa Timur Soekarwo agar menghimbau kepada Bupati maupun Walikota untuk mengalokasikan APBD atau membebaskan retribusi pelayanan KB, khususnya bagi keluarga tidak mampu secara ekonomi yang belum menjadi peserta JKN.
"Pada tahun 2015 pelayanan keluarga berencana agak merosot", kata Dani.
Menanggapi pelayanan KB dari program JKN, Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional 7 Jawa Timur Mulyo Wibowo mengatakan BPJS mendukung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dari BKKBN, yang diwujudkan dalam pemberian pelayanan KB jenis implant kepada peserta BPJS.
"BPJS akan mendukung program ini. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah tarifnya. Tarif ini kan harus dilakukan evaluasi oleh Kementerian Kesehatan karena yang menetapkan tarif itu dari Kementerian Kesehatan", ungkap Mulyo.
Mulyo menambahkan agar informasi pelayanan KB dapat diketahui peserta BPJS Kesehatan, maka sosialisasi akan dilakukan BPJS bekerjasama dengan BKKBN. (rri)
0 comments:
Post a Comment