Pemerintah harus memastikan warga miskin (poof) dan hampir miskin {nearpoor) mendapat bantalan sosial atau jaring pengaman sosial (social safety net) sebagai kompensasi penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bantalan sosial sangat dibutuhkan agarmasyarakat hampir miskin tidak jatuh miskin dan masyarakat miskin tidak semakin terpuruk dalam jurang kemiskinan.
Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Mudrajat Kuntjoro mengatakan, programjaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah bisa meredam dampakpenaikan harga BBM bersubsidi. "Namun, pemerintah harus benar-benar memastikan penerima dana pengalihan subsidi BBM benar-benar orang miskin," kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, akhirpekan lalu.
Hal senada dikemukakan penga-mat ekonomi dari UGM Sri Adi-ningsih dan Direktw Eksekutif Indef Enny Sri Hartati. Menurut mereka, sekitar seperempat penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin dan hampir miskin bakal terkena dampak sangat serius penaikan harga BBM bersubsidi.Program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah tepat
Hanya saja, pemerintah perlu me-mastikan penerimanya adalah orang yang berhak.
Hari ini (Senin, 3/11), Presiden Jokowi akan meluncurkan tiga kartu sakti. yaitu KIS, KIP, dan KKS. Bersa-maan dengan itu, pemerintah beren-cana memberikan dana kompensasi Rp 200 ribu per bulan melalui KKS kepada sekitar 15,5 juta juta rumah tangga miskin sebagai kompensasi penaikan harga BBM bersubsidi. Dana yang diberikan selama dua bulan (November dan Desember 2014) itu diambil murni dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosialyang totalnya mencapai Rp 6,2 triliun. Pada tahap awal, sekitar 1 juta kartu KIS. KIP, dan KKS akan dibagikan. Penerima KKS pada tahap awal sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin.
Jika penyaluran Rp 200 ribu per bulan melalui KKS terealisasi, berarti nilai kompensasi penaikan harga BBM bersubsidi yang disalurkan pemerin-tahan Jokowi lebih besar dari bantuan langsung sementaramasyarakat (BLSM) semasa pemerintahan SBY. Saat menaikkan harga BBM bersubsidi pada 22 Juni 2013, pemerintahan SBY menyalurkan BLSM senilai Rp 150 ribu per bulan per kepala keluargakepada 15,5 juta rumah tangga sasaran dengan total anggaran Rp 9,32 triliun. . Namun, periode BLSM lebih lama.
Data Tidak Jelas
Menurut Mudrajat Kuntjoro, ke-berhasilan program jaring pengaman sosial sangat ditentukan oleh validitas pendataan. "Pendataan orang miskin yang akan menerima dana pengalihan subsidi BBM selama ini tidak jelas. Data orang miskin itu datang dari pu-sat, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) danKantor Wakil Presiden. Saya juga heran kok kantor Wapres punya data orang miskin Indonesia," tutur dia.
Mudrajat menjelaskan. bila pemerintah ingin membagikan KIS, KIP. dan KKS. datanya harus diisinkronk-an dengan e-KTP yang sudah lebih dulu diterapkan. "Itu semua harus diintegrasikan agar menjadi database nasional. Jangan sampai dana-dana bantuan dalam bentuk KIS atau KIP itu jatuh ke orang yang tidak layak menerimanya alias bukan orang miskin, kata dia.
Mudrajat menegaskan, selain me-mikirkan jaring pengaman sosial, pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana agar setiap ingin menaikkan harga BBM bersubsidi, masyarakat tidak bergejolak. Pemerintah bisa mengikuti pola penaikan tarif tenaga listrik (TTL) yang dilakukan bertahap. "Hampir setiap dua bulan TTL naik, tapi masyarakat tidak ber-teriak. Pemerintah bisa meniru pola penaikan TTL," papar dia.
Selain itu, kata Mudrajat, pemerintah harus memiliki peta jalan (road map) yang jelas agar masyarakattidak terlalu tergantung BBM.
Pengamat ekonomi Sri Adiningsih mengatakan, sekitar seperempat pen-duduk Indonesia yang masuk kategori miskin dan hampir miskin bakal ter-kena dampak sangat serius penaikan harga BBM bersubsidi. "Harga bahan pokok akan melonjak. Padahal. masyarakat kelas bawah membelanjakan 70-80% pendapatannya untuk membeli kebutuhan pokok," tutur dia.
Sri menuturkan, berbagai program, termasuk Tartu sakti, bisa diterapkanuntuk meminimalisasi penderitaan masyarakat kelas bawah jika harga BBM bersubsidi dinaikkan. "Tapi harus dipastikan penerimanya orang-orang miskin," tandas dia.
Semua Dikerahkan
Sri Adiningsih mengemukakan, semua alat kelengkapan negara, seperti BPS, Badan Kependudukandan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Sosial harus dikerahkan untukmenjar-ing data masyarakat miskin dan hampir miskin. Pemerintah harus piawai mendapatkan datayang mere-fleksikan kondisi riil masyarakat kelas bawah agar jaring pengaman sosial benar-benar sampai.
Sri juga menyarankan penaikan harga BBM bersubsidi tidak terlalu tinggi. Jika kebijakan itu dieksekusi tahun ini, berarti persiapan program bantalan ekonomi dan sosial sangat terbatas. Apalagi penaikan harga BBM bersubsidi akan dilakukan menjelang akhir tahun yang dipastikan berbarengan dengan tingginya laju inflasi.
"Saya kira, penaikan harga BBM bersubsidi hanya bisa Rp 1.500 hingga Rp 2.000 per liter, jangan sampai Rp 3.000 sampai Rp 4.000 per liter. Supaya dampaknya ke masyarakat tidak terlalu besar," ujar dia.
Menurut Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati, penaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat bawah. Itu sebabnya, bantuan dana runai kepada warga miskinyang dulu disebut bantuan langsung tunai (BUT) dan bantuan langsung sementara masyarakat(BLSM) perlu diberikan.
Namun. Enny menegaskan, program tersebut memiliki sejumlah kendala, seperti datakependudukan yang belum valid. "Padahal, hanya dengan data valid pemerintah bisa menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Dengan data yang valid, pemerintah bisa menentukan warga yangbenar-benar berhak," tandas dia.
Saat ini, kata Enny, berbagai lemba-ga yang bertanggung jawab. seperti BPS. BKKBN. danKementerian So-sial memiliki data kemiskinan yang berbeda-beda. Untuk menentukan suatukeluarga masuk kategori miskin atau tidak juga tidak gampang, karena karakter masyarakat miskin, hampir miskin, dan mendekati miskin, nyaris sama. "Untuk mendapatkan data orang miskin secara valid butuh waktu ber-bulan-bulan," tegas dia.
Enny mengkhawatirkan pemberian dana tunai tidak efektif. Sebab, tak tertutup kemungkinanmasyarakat menggunakan dana itu bukan untuk mempertahankan tingkat konsumsi mereka yangtergerus setelah harga BBM bersubsidi naik, melainkan untuk kebutuhan lain.
Dengan kondisi itu, menurut Enny. program pemberdayaan masyarakat lebih baik ketimbang pemberian dana tunai. Pemberdayaan masyarakat di antaranya dilakukan dengan men-dorong usaha ekonomi pertanian masyarakat kelas bawah.
Namun, Enny mengingatkan, tidak mudah bagi masyarakat untuk bisa berbisnis di tengah harga BBM bersubsidi yang mahal. Atas dasar itu, ia berkeyakinan penaikan harga BBM bersubsidi bukan satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah pembeng-kakan subsidi.
Salah satu alternatif yang bisa ditempuh pemerintah, kata Enny Sri Hartati, adalah meninjau ulang tata kelola migas agar subsidi energi yang mencapai Rp 360 triliun bisa dikurangi. "Dulu, Pak Jokowi sudah mengatakan akan memberantas mafia migas. Saya kira itu bisa mengurangi pembengka-kan subsidi," ucap dia.
Dia menambahkan, pemerintah juga sudah melakukan pembicaraan dengan Angola dan negara Timur Tengah untuk mendapatkan suplai minyak yang lebih murah. "Ini artin-ya, penaikan harga BBM bersubsidi bukanlah satu-satunya opsi mengatasi masalah pembengkakan subsidi," papar dia.
Kartu Sakti1
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani sebelumnya mengungkapkan, pe-merintah telah menyiapkari program kartu sakti berupa KIS, KIP. dan KKS sebagai kompensasi penaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah akan membagikannya mulai 3 November 2014. KIS bakal dibagikan kepada 86,4 juta orang, KIP kepada 1,9 juta anak, dan KKS 15,5 juta rumah tangga.
Puan Maharani mengaku belum bisa memastikan kartu sakti tetap diberikan kepada warga miskin pada tahun-tahun mendatang. "Untuk ke depan kami belum tahu, tentu tergantung anggaran selanjutnya," ujar dia.
Dia menjelaskan, berbeda dengan KIP yang menggantikan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), KIS belum dapat dikategorikan sebagai pengganb program Jaminan Kesehatan Nasional UKN). Perbedaan dua program itu terletak pada cakupan pelayanan yang di-cotier KIS ke depan.
KIS diklaim memiliki cakupan lebih luas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, meliputi pemasangan alat kontrasepsi, korban kecelakaan, korban bencana alam, dan lainnya. "Masyarakat prasejahtera yang selama ini belum menerima bantuan sosial kesehatan bakal menjadi sasaran KIS," tegas dia.
Dia memabahkan, kartu-kartu sakti itu akan disalurkan Kementerian Sosial melalui kantor pos. "Untuk pencairan KKS akan dikoordinasikan dengan bank milik negara dan PT Pos Indonesia," tutur dia.
Pengganti BSM
Mendikbud Anies Baswedan mengungkapkan, program KIP merupakan pengganti program BSM. Pembaruan program KIP terletak pada sasaran-nya. Selama ini program BSM hanya dikucurkan kepada siswa-siswa miskin. "Untuk KIP, siswa dari kelompok masyarakat hampir miskin juga akan mendapatkannya," ucap dia.
Selain itu, menurut Anies, sasaran pencairan BSM adalah siswa. Sedang-kan untuk KIP, anak usia sekolah yang tidak sekolah tetap mendapatkannya. KIP untuk anak-anak yang tidak sekolah diharapkan bisa dipakai untuk mendaftar sekolah lagi.
"Umumnya anak-anak tidak sekolah karena putus sekolah. Penyebab utama putus sekolah biasanya faktor finansial. Jika tidak mau dipakai sekolah, KIP bisa dipakai untuk mengikuti kursus-kursus," papar Anies.
Anies Baswedan belum bisa mem-beberkan berapa besar penambahan penerima BSM yang bakal berganti nama menjadi KIP. "Saya harus koor-dinasi dengan Menko PMK. Intinya, anggaran yangdipakai tetap anggaran-nya Kemendikbud," papar dia.
Dalam APBN 2014, total sasaran penerima BSM adalah 9,1 juta siswa. Nilai ini susut dibandingkan sasaran penerima BSM 2013 yang mencapai 12,7 juta siswa. Jumlah penerima BSM 2013 lebih banyak karena ada kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi. Saat itu, harga premium dinaikkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter.
Di sisi lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan danPembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago menegaskan, Bappenas sudah merancangprogram perlindungan bagi karyawan yang di-PHK akibat penaikan harga BBM bersubsidi. Mereka akan dimasuk-kan dalam program training di Balai Latihan Kerja. "Melindungi pegawai yang di-PHK akibat penaikan harga BBM juga masuk ke dalam program kami," papar dia.
Menurut Head of Economics Division Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, penaikan harga BBM bersubsidi merupakan keputusan yang tepat. Berdasarkan kajian CSIS, penaikan harga BBM bersubsidi dengan skenario apapun hanya akan memberi dampak inflasi yang tidak signifikan. "Misalnya harga naik Rp 2.000 per liter, dampak inflasinya 2,8-3%. Kalaupun naik Rp 3.000 per liter, tambahan inflasinya 3,5-4%. Dalam tiga bulan, dampak inflasi itu akan turun," tutur dia.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil menuturkan, pengalihan subsidi akan diberikan ke sektor yangproduktif. Rencana penaikan harga pun akan diumumkan segera. (c02/dho/jn/az)
0 comments:
Post a Comment