Partai politik diminta untuk membuka mata para calon anggota legislatif, calon pemimpin, dan kader, tentang pentingnya data kependudukan. Data pemilih dan kependudukan yang tidak valid berisiko jadi sumber manipulasi hasil pemilu.
Koalisi Kependudukan dan Center for Election and Political Party (CEPP) mengundang perwakilan parpol berdiskusi mengenai “Kependudukan sebagai Elemen Utama dalam Pembangunan Indonesia” di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis 6/3). “Pencatatan penduduk dilakukan mulai tingkat RT hingga provinsi. Para pemimpin daerah merupakan kader parpol. Kami mengimbau parpol untuk mendidik kader mereka agar peduli terhadap masalah ini,” kata Ketua CEPP Chusnul Mariyah.
Perwaiklan yang hadir berasal dari Partai Nasdem, Hanura, PDI-P, PKS, PBB, dan Golkar. Hadir pula perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Para perwakilan parpol sepakat menyatakan, masalah kependudukan merupakan hal krusial yang berimplikasi banyak. Namun, mereka belum menyebutkan agenda konkret yang akan diambil terkait kepedulian terhadap kependudukan.
Hasil pencatatan pemilih dan penduduk di Indonesia masih berbeda di tiap lembaga. Situs KPU mengutip Badan Pusat Statistik menyatakan, jumlah penduduk Provinsi “Aceh tahun 2010 sebanyak 4.486.570 orang. Namun data di situs BPS dan BKKBN berdasarkan Sensus Penduduk 2010, 4.494.410 orang.
Hal serupa terjadi pada provinsi lain. Ada provinsi yang menurut situs KPU, menunjukkan jumlah penduduk tahun 2010 lebih sedikit dari Sensus Penduduk 2010, seperti Sumut dan Sumbar. Ada pula yang jumlah penduduk lebih banyak dari hasil sensus, seperti Riau dan Maluku.
Ketua Koalisi Kependudukan Sonny Harry B Harmadi mengatakan, “Data tidak akurat membaut kebijakan kesejahteraan tidak tepat sasaran. Akibatnya, sulit mencapai target menjadikan Indonesia bangsa yang maju”.
(sumber: Kompas)
0 comments:
Post a Comment