Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan terus ditingkatkan. Untuk itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal melakukan penandatanganan kerjasama dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahmi Idris.
Penandatanganan dilakukan di sela kegiatan Seminar Nasional BPJS Kesehatan 'Jaminan Kesehatan Nasional Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat ' yang diselenggarakan Forum Wartawan bidang Kesejahteraan Rakyat (Forwara) di Jakarta, Jumat (28/3). Penandatangan disaksikan Menkokesra Agung Laksono, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dan Ketua Yayasan Damandiri, Haryono Suyono.
Dikatakan Fasli Jalal, kerjasama dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pelayanan KB di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Karena menurut dia, keberadaan program JKN adalah peluang emas bagi program KB.
"Kepastian cakupan kepesertaan KB yang lebih besar lagi bagi masyarakat miskin, dimungkinkan dengan adanya JKN," kata Fasli.
Selain peningkatan cakupan, kerjasama dengan BPJS juga dimaksudkan sebagai jaminan bagi peningkatan layanan KB, khususnya bagi masyarakat miskin.
Seperti diketahui, BPJS memberi bantuan iuran kepada 86,4 juta masyarakat miskin. Besaran premi dalam program JKN bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 19.500,- untuk layanan kelas III.
"Dalam pendataan ini diharapkan ada kecocokan antara data yang ditetapkan BPJS dan data yang ada di BKKBN," imbuh dia.
Disamping itu, fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta, baik tingkat pratama maupun rujukan tingkat lanjutan yang memberikan pelayanan KB bagi peserta, diharapkan juga telah terdaftar semua. Saat ini, terdapat sekitar 26 ribu klinik kesehatan yang terdapat layanan KB. Dari jumlah itu, baru 17 ribu diantaranya yang terdaftar di BPJS.
"Tiga bulan ke depan kita harapkan sudah ada peningkatan jumlah klinik kesehatan yang terdaftar di BPJS," kata Fasli.
Kerjasama lainnya meliputi pengadaan konseling, kontrasepsi dasar, kontrasepsi jangka panjang (vasektomi dan tubektomi), mekanisme pemberian pelayanan KB bagi peserta yang telah terdaftar pada BPJS kesehatan, peningkatan kompetensi dokter dan bidan dalam pelayanan KB, sosialisasi pelayanan KB dalam JKN, pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, monitoring dan evaluasi serta pelayanan KB pada daerah yang tidak ada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat.
"Kita semua berharap penandatangan kerjasama dengan BPJS ini mampu membuat jajaran BKKBN dari pusat sampai daerah memahami perannya do era JKN," tandas Fasli.
Menkokesra Agung Laksono dalam sambutannya mengatakan, dukungan berbagai elemen dalam pelaksanaan program JKN menjadi faktor penting keberhasilan. Karena itu, dia menghargai sejumlah kerjasama yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat terkait operasionalnya.
Sedangkan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi bertekad akan terus bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kaitannya dengan masalah pembiayaan dan pelayanan bermutu.
"Kita tidak berkeinginan JKN ini malah menambah kebingungan masyarakat. Kalau ada masalah, akan dicarikan solusinya," ujar Nafsiah.
Dirut BPJS, Fahmi Idris mengakui masih banyak yang harus dikerjakan dalam program JKN. Karena itu akan ada evaluasi setiap 6 bulan sekali.
0 comments:
Post a Comment