Forum Honorer Indonesia (FHI) meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer sebelum Pilpres. FHI juga meminta agar dalam Draf RPP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dimasukkan persyaratan tes bagi tenaga honorer.
Alasan permintaan FHI ini karena tenaga honorer sudah mempunyai pengalaman dalam bekerja, loyalitas dan pengabdian.
"Pelaksanaan tes hanya akan memboroskan anggaran negara, membuka ruang terjadinya KKN dalam rekrutmen, dan memungkinkan terjadinya pembengkakan data yang akhirnya menyisihkan tenaga honorer yang murni sudah lama mengabdi," kata Ketua Dewan Pembina FHI Hasbi dalam surat elektroniknya yang diterima JPNN, Jumat (11/4).
FHI, lanjutnya, memahami kebutuhan pemerintah dalam ketersediaan SDM yang berkompetensi. Tapi khusus tenaga honorer perlu mempertimbangkan faktor kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan dan oeningkatan status. Pemerintah diminta memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga honorer untuk meningkatkan kompetensinya. Sebab di berbagai daerah, pemerintah sudah mempunyai balai pelatihan.
"FHI meminta pemerintah men-database-kan tenaga honorer yang ada sekarang ini untuk diprioritaskan menjadi PPPK tanpa tes dan bertahap sesuai kebutuhan di masing-masing instansi dan daerah di mana tenaga honorer bertugas selama ini," tegasnya. (esy/jpnn)
0 comments:
Post a Comment