Gubernur Bengkulu Junaidi Khamsya dan Ketua Tim Penggerak PKK provinsi Khoniarty Juanidi bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) setempat seberangi Enggono salahsatu pulau terluar di Tanah Air.
Turunya orang nomor satu di provinsi itu bersama BKKBN di Pulau Enggano dalam rangka meninjau pelaksanaan dan penggerakan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di aerah itu.
Penggarapa KB di wilayah Galciltas, kata Sekretaris BKKBN Bengkulu Zainin kepada wartawan menyampaikan pelayanan dan penggarapa KB di wilayah Galciltas itu untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan pelayanan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) bagi masyarakat perdesaan terutama penduduk di pulau yang jauh dari akses pelayanan.
Dan itu merupakan agenda nasional untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat perdesaan. Sejak beberapa tahun lalu pelaksanaan program KB di wilayah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan (Galciltas) menjadi program prioritas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Alasannya, sejumlah persoalan kependudukan di daerah tersebut menjadi ganjalan dalam pembangunan kependudukan.
"Direncanakan, keberangkatan Gubernur Bengkulu dan rombongan meninjau pelaksanaan KB di Pulau Enggano pada Jumat (1/5),kata Zainin.
Tahun ini, pelaksanaan program Kependudukan , KB dan Pembangunan Keluaga (KKBPK) di daerah Galciltas BKKBN Bengkulu kembali turunkan tim komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), tim penyuluh dan pelayanan di Pulau Enggono, Kecamatan Enggono Kabupaten Bengkulu Utara.
Ia mengatakan, penggerakan dan penggarapan program KKBPK di Pulau Enggano digelar selama empat hari kerja. Dengan beberapa agenda pelayanan dan penyuluhan itu dapat mendekatkan akses masyarakat pulau itu terhadap program nasional lainnya, terutama program KKBPK, ujarnya.
Selain pelayanan KB, tim yang turun sebanyak tiga kelompok itu juga memberikan penyuluhan berbagai bidang, baik pembangunan kesehatan reproduksi, balita, remaja dan lansia, bahkan pembangunan ekonomi melalui pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera juga menjadi pilihan garapan program yang dituangkan dalam UU No.52/2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, ujarnya.
Kepala Sub Bidang Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN Badrin kepada wartawan di kantornya menambahkan, terhadap pelayanan KB di wilayah tersebut, ia mengharapkan, masyarakat setempat dapat meningkatkan kualitas program dengan menggunakan kontrasepsi jangka panjang, sehingga membantu dalam pengentasan kasus kehamilan yang tidak diinginkan akibat akses pelayanan yang sulit jangkauan.
"Sebaiknya pasangan usia subur di wilayah tersebut dapat mengunakan kontrasepsi jangka panjang," Badrin.(antarabengkulu)
0 comments:
Post a Comment