Program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai dapat menghambat program keluarga berencana karena bagi pegawai negeri sipil (PNS) mendapat hak jaminan tiga anak yaAg ditanggung sebagai peserta BPJS Kesehatan, bukan dua anak seperti saat menjadi peserta Askes.
Dalam sebuah Rakerda Kependudukan dan KB, perwakilan RS Muhammad Husein, dr Feldi, mengritik aturan BPJS Kesehatan yang tidak sejalan dengan program nasional keluarga berencana (KB) yang mengkampanyekan dua anak cukup. Dengan kebijakan ini, BKKBN pun harus bekerja lebih keras lagi dalam upaya pen-gendalian penduduk.
Tanggungan anaknya hingga tiga orang. Kondisi ini akan menghambat program KB dari BKKBN ke masyarakat. Program dua anak cukup dikhawatirkan bakal diabaikan masyarakat karena BPJS Kesehatan membenkan pelayanan untuk tanggungan tiga anak," kata Fadli, kemarin.
Asisten Kesra Pemprov Sumsel Ahmad Najib mengatakan bahwa ini memang harus dievaluasi lagi ke depannya. "Harus dievaluasKoni lagi, saya setuju tanggungan anak hanya dua orang saja, karena sesuai dengan program KB," ujarnya
Pihaknya akan menanyakan lagi ke BPJS Kesehatan perihal ini dan lebih menekankan berapa banyak tanggungan anak yang ideal harus ditanggung. Sementara, program KB sendiri tentu menjadi salah satu ujung tombak penekanan laju pertumbuhan penduduk (LPP). Secara nasional saja, LPP ditargetkan mencapai 1,4 persen, sedangkan di Sumsel LPP sudah mencapa 1,8 persen.
Pit Perwakilan BKKNN Sumsel, Desliana mengungkapkan bahwa persentase itu akan di-tekan lagi dengan berbagai cara. "Ya, jangan cepat nikah, kita juga akan mengarahkan peserta KB aktiv ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Tapi nampaknya ibu-ibu masih seneng ke impian. Kita juga sosialisasi pendewasaan usia kawin. Sosialisasi ini akan dilakukan oleh tim penggerak PKK," ujarnya.
Selain LPP, angka Unmet need juga tinggi. Saat ini Unmeet need mencapai 12,9 persen dari yang diproyeksikan pemerintah sebesar 4,7 persen. Unmeet need adalah proporsi wanita menikah yang tidak menginginkan tambahan anak atau ingin menunda kehamilan hingga jarak dua tahun namun tidak menggunakan metoda keluarga berencana apapun
"Kita sedang menyiapkanfasilitas, pemahaman tentang ketidak tahuan masyarakat, memetakan pasangan usia subur. Banyak keinginan ber-KB, jadi kita akan mensosialisasikan impian. Ini juga berguna untuk strategi ke daerah trpencil,terkhusus ke daerah perairan yang banyak penduduknya," ungkapnya
Sementara ttu, program keluarga berencana yang dicanangkan di era Soeharto nampaknya sukses. Selama 47 tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia bisa ditekan hingga 100 juta orang.
Kepala BKKBN Fasli Jalal mengatakan, pertambahan penduduk di Indonesia pada tahun 1800-1900 bertambah 40 juta. Begitu perkembangan teknologi, pertambahan penduduk kian kencang.
Dalam sebuah Rakerda Kependudukan dan KB, perwakilan RS Muhammad Husein, dr Feldi, mengritik aturan BPJS Kesehatan yang tidak sejalan dengan program nasional keluarga berencana (KB) yang mengkampanyekan dua anak cukup. Dengan kebijakan ini, BKKBN pun harus bekerja lebih keras lagi dalam upaya pen-gendalian penduduk.
Tanggungan anaknya hingga tiga orang. Kondisi ini akan menghambat program KB dari BKKBN ke masyarakat. Program dua anak cukup dikhawatirkan bakal diabaikan masyarakat karena BPJS Kesehatan membenkan pelayanan untuk tanggungan tiga anak," kata Fadli, kemarin.
Asisten Kesra Pemprov Sumsel Ahmad Najib mengatakan bahwa ini memang harus dievaluasi lagi ke depannya. "Harus dievaluasKoni lagi, saya setuju tanggungan anak hanya dua orang saja, karena sesuai dengan program KB," ujarnya
Pihaknya akan menanyakan lagi ke BPJS Kesehatan perihal ini dan lebih menekankan berapa banyak tanggungan anak yang ideal harus ditanggung. Sementara, program KB sendiri tentu menjadi salah satu ujung tombak penekanan laju pertumbuhan penduduk (LPP). Secara nasional saja, LPP ditargetkan mencapai 1,4 persen, sedangkan di Sumsel LPP sudah mencapa 1,8 persen.
Pit Perwakilan BKKNN Sumsel, Desliana mengungkapkan bahwa persentase itu akan di-tekan lagi dengan berbagai cara. "Ya, jangan cepat nikah, kita juga akan mengarahkan peserta KB aktiv ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Tapi nampaknya ibu-ibu masih seneng ke impian. Kita juga sosialisasi pendewasaan usia kawin. Sosialisasi ini akan dilakukan oleh tim penggerak PKK," ujarnya.
Selain LPP, angka Unmet need juga tinggi. Saat ini Unmeet need mencapai 12,9 persen dari yang diproyeksikan pemerintah sebesar 4,7 persen. Unmeet need adalah proporsi wanita menikah yang tidak menginginkan tambahan anak atau ingin menunda kehamilan hingga jarak dua tahun namun tidak menggunakan metoda keluarga berencana apapun
"Kita sedang menyiapkanfasilitas, pemahaman tentang ketidak tahuan masyarakat, memetakan pasangan usia subur. Banyak keinginan ber-KB, jadi kita akan mensosialisasikan impian. Ini juga berguna untuk strategi ke daerah trpencil,terkhusus ke daerah perairan yang banyak penduduknya," ungkapnya
Sementara ttu, program keluarga berencana yang dicanangkan di era Soeharto nampaknya sukses. Selama 47 tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia bisa ditekan hingga 100 juta orang.
Kepala BKKBN Fasli Jalal mengatakan, pertambahan penduduk di Indonesia pada tahun 1800-1900 bertambah 40 juta. Begitu perkembangan teknologi, pertambahan penduduk kian kencang.
0 comments:
Post a Comment