Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia memburuk. Jumlah tertinggi terdapat di Indonesia bagian timur antara lain Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat Salah satu penyebabnya ialah mengendurnya implementasi program keluarga berencana sejak 2004. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 mencatat, angka kematian ibu (AKI) 359 jiwa per 100.000 kelahiran hidup, meningkat daripada tahun 2007 yang 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka itu lebih buruk dari target AKI 102 per 100.000 kelahiran hidup dalam Tujuan Pembangunan Milenium.
"Kita gagal mencapai target ini," kata Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Mieke Selfia Sangian. Itu disampaikan setelah pembukaan rapat kerja daerah program kependudukan dan keluarga berencana (KB) serta peluncuran pendataan keluarga 2015, Selasa (28/4), di Palembang, Sumatera Selatan.
Tingginya AKI melahirkan antara lain disebabkan minimnya akses informasi, terlambat ditolong kurang gizi, kehamilan di usia terlalu muda atau terlalu tua, kehamilan dengan jarak terlalu dekat, serta kehamilan terlalu sering. Itu berisiko tinggi terjadi perdarahan dan infeksi yang berakhir pada kematian.
Saat ini kelahiran pada perempuan usia remaja atau 15-19 tahun tinggi, yakni 48 tiap 1.000 kelahiran. Angka itu berusaha diturunkan menjadi 30 per 1.000 kelahiran. Kelahiran pada usia terlalu muda ataupun terlalu tua (menjelang menopause) meningkatkan risiko saat melahirkan.
Hal tersebut seharusnya bisa dicegah lewat program KB, yaitu mencegah kehamilan serta mengatur jarak kehamilan dan usia ibu hamil. Namun, sejak 2004, program KB yang berhasil pada 1970-2000 meredup. Contohnya, jumlah penyuluh lapangan KB turun jadi sekitar 17.000 orang dari angka 40.000 orang dan banyak posyandu tak aktii.
Menurut Kepala BKKBN Provinsi Sumsel Aan Jumhana Mulyana, kini partisipasi KB di Sumsel 67 persen, naik dari 63 persen pada lima tahun lalu. Namun, angka putus KB atau perempuan berhenti ikut program KB 15 persen. "Putus KB menambah kelahiran berisiko tinggi," ujarnya.
Untuk menekan AKI, revitalisasi posyandu dilakukan sejak 2014 agar ada tenaga kesehatan terlatih dan layanan KB bermutu hingga tingkat kelurahan. AKI juga akan diturunkan lewat pendataan keluarga pada 1-31 Mei 2015 yang dilakukan kader PKK dan tokoh masyarakat setempat Basis data tersebut penting untuk mengambil kebijakan kependudukan. (bkkbn)
0 comments:
Post a Comment