CATATAN HABRIAH, JAKARTA – Kasus penipuan yang dialami calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam proses seleksi calon aparatur negera diduga melibatkan pegawai atau pejabat instansi bersangkutan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, ada sejumlah oknum pegawai maupun pejabat yang diduga menyalahgunakan wewenangnya.
”Tidak ada pungutan biaya apapun apalagi harus membayar. Saya mendengar untuk menjadi PNS itu ada harganya mulai dari Rp 50 Juta-Rp 250 Juta. Saya pastikan itu tidak ada. Lagipula mau kemana bayarnya dan bagaimana caranya,” ujarnya saat berbincang santai dengan wartawan di kediamannya di Jakarta, Jumat (22/5).
Yuddy menuturkan, seringkali modus yang dipergunakan oknum pegawai maupun pejabat ini dengan mengiming-imingi kelulusan kepada calon aparatur negara.
Padahal, ujar dia, apabila seorang calon aparatur negara dinyatakan lulus dalam uji seleksi penerimaan CPNS maka hal itu murni hasil dari hasil ujian dari calon yang bersangkutan.
”Para oknum ini hanya berspekulasi. Mereka mempergunakan hasil yang sudah diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil itu dibocorkan dan tidak langsung diumumkan tetapi mereka terlebih dahulu menghubungi calon yang bersangkutan untuk membayar agar dapat lulus,” kata Yuddy.
Karena itulah, dia mengimbau calon aparatur negara untuk tidak mempercayai oknum pegawai atau pejabat yang menawarkan kelulusan dengan syarat harus membayar sejumlah uang.
Saat ini, Yuddy mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah instansi dalam upaya meningkatkan pengawasan dalam proses uji seleksi CPNS, salah satunya Badan Ombudsman.
”Kami menginginkan aparatur yang jujur. Yang terpenting adanya revulasi mental dan karakter. Dalam hal ini, semua pejabat di dalam birokrasi merupakan orang yang jujur dan amanah, serta berintegritas. Mulai dari cara berpikir, bertindak, dan melayani sehingga dapat bekerja lebih profesional, disiplin, dan loyal,” katanya.
Yuddy menuturkan, kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam proses seleksi CPNS mengharuskan setiap instansi menerapkan Sistem Computer Assisted Test (CAT).
Hal itu dimaksudkan menghindari terjadinya kecurangan dalam proses seleksi, misalnya muncul calo yang menawarkan kelulusan.
”Melalui sistem ini maka hasil dari seleksi CPNS itu akan lebih objektif dan menutup kesempatan bagi calo untuk mengiming-imingi lulus ujian,” ujarnya. (suarakarya)
0 comments:
Post a Comment