CATATAN HABRIAH - Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengatakan, keberhasilan reformasi birokrasi yang diklaim pemerintah hanyalah isapan jempol. Hal ini, menurut dia, karena tak ada bukti yang mendukung kuat bahwa reformasi birokrasi tersebut sukses.
”Tidak ada buktinya, yang ada hanya mereka masuk pagi pulang sore, tapi masalah kerja silakan cek sendiri,” katanya.
Hal sama disampaikan Siti Zuhro. Ia berpendapat, kebijakan remunerasi yang memberikan tambahan gaji kepada pegawai negeri sipil berprestasi, gagal mewujudkan reformasi birokrasi.
Menurut Siti, hal yang lebih utama dalam reformasi birokrasi adalah mengubah mental PNS sehingga memiliki pola pikir yang bersih, dan setia melayani masyarakat. ”Kalau belum membersihkan mindset-nya, kalau nggak ada, mindset melayani, digaji berapa ratus juta pun, hancur, jebol,” katanya.
Remunerasi, menurut Siti, tak selalu berkorelasi positif dengan perbaikan mindset para PNS. Dengan demikian, kebijakan remunerasi harus dievaluasi, karena menimbulkan kecemburuan instansi lain terhadap instansi bergelimang remunerasi seperti Ditjen Pajak yang mencicipinya lebih dulu.
”Sudah nggak saatnya kita parsial. Karena sistem parsial dengan penegakan hukum yang terbatas tidak akan menghasilkan apa-apa, sistem rekrutmen pegawai negeri juga masih kacau,” katanya.
Dengan demikian, lanjut dia, kebijakan remunerasi seharusnya diiringi peningkatan penegakan hukum. Sehingga, menurut Siti, dalam hal ini parlemen berperan sebagai penekan agar penegakan hukum diterapkan maksimal.
”Kan ada Komisi Hukum DPR yang harus menekan. Jangan cuma lewat panitia khusus (pansus), kayak pemadam kebakaran. Memang agak capek sedikit, tapi akan dicap dengan tinta emas,” kata Siti. Irman Putra Sidin menilai, program reformasi birokrasi yang digulirkan pemeritah harus dipastikan berdampak baik terhadap pelayanan yang diberikan kepada seluruh warga negara.
”Sesungguhnya, tujuan dari reformasi birokrasi ini, bagaimana mempermudah rakyat sehingga dapat terlayani dengan baik. Karena hak-hak warga negara itu diatur secara tegas dalam UUD 45,” katanya. (suarakarya)
0 comments:
Post a Comment