CATATAN HABRIAH -- Tampil perdana di depan publik Jawa Barat pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXII tingkat Provinsi Jawa Barat di Cibinong, Kabupaten Bogor, pada 8 Juni 2015 kemarin, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty kembali mengingatkan kuatnya ancaman ledakan penduduk di Indonesia. Ledakan penduduk akibat besarnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) ini merupakan salah satu dari empat masalah utama kependudukan di Indonesia saat ini.
“Sampai saat ini Indonesia masih menghadapi empat masalah besar dalam bidang kependudukan, yaitu jumlah penduduk yang besar, laju pertumbuhan yang tinggi, persebaran yang tidak merata, dan kualitas penduduk yang rendah. Program KB yang dilaksanakan sejak 1970 memang telah berkontribusi pada penurunan fertilitas total dari 5,6 anak pada 1970-an menjadi 2,6 pada 2002. Namun, TFR tidak mengalami penurunan sampai 2012,” kata Surya Chandra.
Surya yang terpilih sebagai bos anyar BKKBN melalui seleksi terbuka (open bidding) belum lama ini menjelaskan, saat ini diperkirakan penduduk Indonesia berjumlah 255 juta. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. LPP Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun pada periode 200-2010 naik dari semula 1,45 persen pada periode 1990-2000. Ini berarti setiap tahun lahir 4,5 juta bayi di Indonesia.
Mengacu kepada perhitungan proyeksi penduduk yang Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Dunia untuk Kependudukan (UNFPA), jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat dan akan menjadi 305 juta jiwa pada 2035 mendatang. Dengan syarat, pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun harus dapat diturunkan menjadi 0,62 persen per tahun pada periode 2020-2035.
“Namun bila tidak berhasil menurunkan LPP yang pada periode 2000-2010 malah meningkat, maka diperkirakan penduduk Indonesia akan meningkat menjadi 343 juta jiwa pada 2035. Artinya, ada tambahan beban sebagai dampak kependudukan yang disebabkan dari 38 juta kelahiran yang sebetulnya tidak direncanakan. Tentu kita semua sadar dan memahami betapa besarnya beban yang akan ditanggung keluarga dan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka,” tandas Surya yang meraih gelar PhD dalam Population Planning & International Health di University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, Amerika Serita pada 1987 dengan disertasi bertajuk Modernity and Family Planning Behavior in Urban Indonesia.
Menyoal persebaran penduduk, Surya mengutip hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 yang menunjukkan bahwa 58 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Padahal, luas Pulau Jawa hanya sebesar 7 persen dari total luas wilayah Indonesia. Sementara dari dari aspek kualitas, Surya mengingatkan Indonesia belum memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan. Laporan indeks pembangunan manusia (IPM) dari UNDP pada 2014 menunjukkan Indonesia menempati urutan 108 dari 187 negara dengan nilai 0,681. Dengan nilai tersebut menunjukkan IPM baru mencapai tahap menengah.
Pria non-skomer yang mengawali karir sebagai peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang ini juga menyinggung lintasan sejarah program KB di Indonesia. Jika merilis sejarahnya, terang Surya, program KB di Indonesia telah sukses mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional dengan diterimanya penghargaan tertinggi kependudukan dari PBB oleh mantan presiden Soeharto pada 1989 silam. Bagi dia, sejarah ini terukir berkat kuatnya komitmen pemimpin negara dan segenap komponen pemerintahan, terutama partisipasi dan peran serta masyarakat dan gencarnya pelembagaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS).
“Semangat gotong royong juga diyakini menjadi pondasi sosial yang menyatukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, dalam program KB. Tentu semua itu terwujud dan didukung oleh pelembagaan yang kokoh dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke tingkat desa. Ini didukung dengan sumber daya manusia berkualitas dan cukup jumlahnya dan memiliki dukungan sarana dan prasarana yang lengkap,” imbuh mantan anggota pimpinan Komisi VII DPR RI bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan periode 1999-2004 tersebut.
Kabar buruknya, sejak reformasi, desentralisasi, dan otonomi daerah keadaan tersebut telah jauh berubah. Dia menyayangkan kelembagaan KB yang utuh menjadi hilang. Ada yang digabung dengan sektor lain. Ada yang diturunkan statusnya, malah ada yang tidak dimunculkan sama sekali dalam nomenklatur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten dan kota.
Surya meyakini kondisi tersebut membawa implikasi pada performa program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK). Terlebih SDM pengelola program terus tergerus pensiun dan mutasi pegawai serta alokasi anggaran program dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menurun drastis. Jika ketiga prasyarat utama keberhasilan keberhasilan tersebut, maka akan sulit bagi pemerintah untuk memastikan program KKBPK bisa terlaksana dengan efektif di 514 kabupaten dan kota di Indonesia.
“Prasyarat itu meliputi kelembagaan yang utuh, SDM yang cukup dan profesional, serta alokasi dana memadai. Bila tidak tersedia, maka program KKBPK tidak bisa terlaksana dengan efektif. Ini tentu berkontrubusi signifikan terhadap terhentinya penurunan TFR dan naiknya LPP dalam satu dasawarsa terakhir,” tambah Surya.
Di tengah ancaman itu, Surya bersyukur ketika tahun lalu lahir Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerinatah Daerah. UU tersebut menyatakan bahwa urusan pemerintah dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah kewenangan wajib nonpelayanan dasar yang dilaksanakan secara bersama-sama atau konkuren oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pelayanan KKB meliputi empat sub urusan, yaitu pengendalian penduduk, KB, PK, dan standasrisasi pelayanan KB dan sertifikasi petugas dan penyuluh KB.(bkkbn.jabar)
0 comments:
Post a Comment