Komisi IX DPR RI minta BadanKependudukan dan KeluargaBerencana (BKKBN) untukmemperkuat keberadaan danfungsi Petugas LapanganKeluarga Berencana (PLKB) didaerah untuk mensukseskanprogram-programKependudukan dan KeluargaBerencana (KKB) sertapembangunan keluargamenuju pembangunankeluarga yang berkualitas.
Hal tersebut merupakan salah satu Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IXdengan Kepala BKKBN Fasli Jalal yang dibacakan pimpinan rapat, Wakil Ketua KomisiIX, Supriyatno di Ruang Rapat Komisi IX Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/2)
Komisi IX juga minta BKKBN dalam setiap program dan kegiatannya memperhatikanaspek pembangunan yang berwawasan kependudukan sehingga bonus demografibisa dijadikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas penduduk.
“Dalam menyusun dan merencanakan program dan kegiatan ke depan sampai padatingkat pedesaan, BKKBN diminta memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa,” kata Politisi Partai Gerindra ini.
Selain itu, kata Supriyatno. Komisi IX minta BKKBN untuk mengutamakan kompetensidalam menyelesaikan permasalahan jabatan yang masih kosong baik di tingkat pusatmaupun di tingkat daerah.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang samaKepala BKKBN, Fasli Jalal menyatakan saat inijumlah SDM/Tenaga Lini Lapangan 22.481 orang,terdiri dari Penyuluh KB 13.790 orang, PLKB PNS3.414 orang dan PLKB Non PNS 5.277 orang.
“Jika dibandingkan dengan jumlahDesa/Kelurahan 79.418, maka rasio PLKBterhadap Desa/Kelurahan binaan sebesar 3,53. Artinya 1 PLKB membina antara 3-4Desa/Kelurahan,” papar Fasli.
Untuk mendapatkan rasio yang ideal, menurut Fasli, minimal 1 PLKB membina 2Desa/Kelurahan. Maka untuk mencapai kondisi tersebut dibutuhkan kurang lebih17.228 PLKB.
Dijelaskan Fasli, bahwa kondisi PLKB dalam pelaksanaan program kependudukanmerupakan unsur yang sangat strategis. Keberadaan PLKB di lapangan merupakantenaga penggerak dan dinamisator program.
sumber : dpr-ri
0 comments:
Post a Comment