JAKARTA - Untuk memudahkan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memperoleh layanan KB, pemerintah melalui BKKBN terus berupaya mengintegrasikan klinik KB menjadi provider BPJS Kesehatan. Saat ini dari 26 ribu klinik yang melayani program KB, baru 17 ribu terdaftar sebagai provider BPJS Kesehatan dan memberikan pelayanan KB kepada peserta JKN.
"Kalau klinik KB menjadi provider BPJS Kesehatan, tentu ini akan memudahkan peserta KB untuk mengakses layanan KB," papar Kepala BKKBN Fasli Jalal disela penandatanganan kerjasama antara BKKBN dengan BPJS Kesehatan, kemarin.
Menurutnya BPJS Kesehatan dan BKKBN sudah sepakat untuk melayani peserta KB di klinik-klinik yang menjadi provider BPJS Kesehatan. Dimana pelayanan medis ditanggung melalui program JKN, sedang pengadaan alat dan obat kontrasepsi
KB menjadi tanggungjawab BKKBN.
Fasli berharap kerjasama BPJS Kesehatan dengan BKKBN tersebut akan mampu meningkatkan cakupan peserta keluarga berencana utamanya dari kalangan masyarakat miskin. Sebab layanan KB menjadi bagian dari jenis layanan yang diberikan pada program JKN diluar layanan pengobatan lainnya.
Bagi Fasli, era JKN dimana pemerintah memberikan bantuan premi bagi 86,4 juta penduduk miskin dan rawan miskin, merupakan peluang emas untuk meningkatkan kepesertaan KB. Sebab dengan bantuan premi tersebut, penduduk miskin dan rawan miskin memiliki keterjaminan untuk mendapatkan pelayanan program KB lebih baik lagi.
Sumber
"Kalau klinik KB menjadi provider BPJS Kesehatan, tentu ini akan memudahkan peserta KB untuk mengakses layanan KB," papar Kepala BKKBN Fasli Jalal disela penandatanganan kerjasama antara BKKBN dengan BPJS Kesehatan, kemarin.
Menurutnya BPJS Kesehatan dan BKKBN sudah sepakat untuk melayani peserta KB di klinik-klinik yang menjadi provider BPJS Kesehatan. Dimana pelayanan medis ditanggung melalui program JKN, sedang pengadaan alat dan obat kontrasepsi
KB menjadi tanggungjawab BKKBN.
Fasli berharap kerjasama BPJS Kesehatan dengan BKKBN tersebut akan mampu meningkatkan cakupan peserta keluarga berencana utamanya dari kalangan masyarakat miskin. Sebab layanan KB menjadi bagian dari jenis layanan yang diberikan pada program JKN diluar layanan pengobatan lainnya.
Bagi Fasli, era JKN dimana pemerintah memberikan bantuan premi bagi 86,4 juta penduduk miskin dan rawan miskin, merupakan peluang emas untuk meningkatkan kepesertaan KB. Sebab dengan bantuan premi tersebut, penduduk miskin dan rawan miskin memiliki keterjaminan untuk mendapatkan pelayanan program KB lebih baik lagi.
Sumber
0 comments:
Post a Comment