Sidang pertemuan tahunan Komisi Kependudukan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi dibuka oleh Deputi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB di New York, Amerika Serikat, (7/4) lalu. Momen tersebut diikuti 179 negara anggota PBB, yang berlangsung di gedung utama ECOSOC UN.
Sidang tahun ini akan melakukan penilaian terhadap status dari pelaksanaan program aksi International Conference on Population and Development (ICPD) Kairo pada 1994. Acara sidang dimulai dengan beberapa keynotes speaker, terutama tokoh-tokoh kependudukan dunia yang terlibat langsung dengan ICPD Kairo. Sidang yang dipimpin oleh Uruguay memberikan kesempatan kepada setiap negara peserta selama lima menit untuk menyampaikan pernyataan terkait pelaksanaan rencana aksi ICPD Kairo 2014 di negaranya.
Pernyataan tersebut disesuai dengan laporan rencana aksi ICPD Kairo 2014 masingmasing negara kepada PBB. Pada kesempatan ini, Ketua Delegasi RI Prof Fasli Jalal, yang juga Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendapatkan kesempatan kesembilan untuk menyampaikan statemennya mewakili Indonesia. Dalam pernyataannya, Fasli mengapresiasi atas laporan Sekjen PBB Ban Ki-moon yang menggambarkan betapa pentingnya investasi bagi kesejahteraan penduduk secara global.
”Pada hari ini penduduk dunia sudah berjumlah 7,2 miliar dan kita butuh bagaimana setiap negara bisa membangun meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan kesejahteraan penduduk berdasarkan pengalaman selama 20 tahun terakhir,” kata Fasli dalam rilis. Dalam kesempatan itu, Fasli juga mempertanyakan mengapa pembiayaan bantuan global terhadap program keluarga berencana masih rendah?
”Padahal keluarga berencana akan tetap menjadi salah satu alat untuk menstabilkan pertumbuhan penduduk, terutama di negara-negara berkembang. Indonesia memberikan perhatian terhadap ketidakadilan untuk distribusi pembiayaan berbagai program,” ujarnya. Masalah yang dihadapi Indonesia saat ini, kata Fasli, diperkirakan dari 250 juta penduduk setiap tahun jumlah kelahiran mencapai sekitar 3,5 juta orang.
Kejadian ini akan tetap berlangsung untuk satu dekade yang akan datang. Pertumbuhan penduduk bersamaan dengan pola baru mulai dari jumlah balita, perkawinan, kematian, migrasi, urbanisasi, dan penduduk usia tua. Semuanya ini memberi pengaruh terhadap perubahan struktur penduduk. Solusinya dibutuhkan suatu yang komperhensif dan efektif dari suatu kebijakan pembangunan yang terkait dengan pengendalian pertumbuhan penduduk.
”Pertemuan hari pertama dalam agenda tambahan (side event) membahas mengenai keberadaan program KB setelah ICPD Kairo. Seperti penanganan keberlangsungan pembangunan yang terkait dengan masalah urbanisasi, mengentaskan aborsi tidak aman, dan peranan profesional bidan dalam mempromosikan program kesehatan reproduksi remaja,’’ tutup pria asal Sumatera Barat itu.
0 comments:
Post a Comment