"Saat ini ada sekitar 26 ribu klinik kesehatan yang terdapat layanan KB. Dari jumlah itu, baru 17 ribu di antaranya yang terdaftar di BPJS. Kurang 9.000 lebih. Masih ada juga 86.000 bidan kita di desa-desa yang belum tahu akan ke mana. Ini akan kita perjuangkan supaya masuk. Makin cepat makin baik. Tiga bujan ke depan kita harapkan sudah ada peningkatan jumlah klinik kesehatan yang terdaftar di BPJS," kata Fasli usai melakukan penandatanganan nota kerja sama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.
Penandatanganan dilakukan di sela kegiatan Seminar Nasional BPJS Kesehatan "Jaminan Kesehatan Nasional Meningkatkan Kese-jahteraan Rakyat" yang diselenggarakan Forum Wartawan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Forwara) di Jakarta pekan lalu.
Penandatanganan itu disaksikan Menko Kesra HR Agung Laksono, Menteri Kesehatan NafsiahMboi, dan Ketua Yayasan Damandiri Haryono Suyono.
Menurut Fasli Jalal, kerja sama antara BKKBN dan BPJS Kesehatan dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pelayanan KB pada era JKN. Keberadaan program JKN adalah peluang emas bagi program KB.
"Kepastian cakupan kepesertaan KB yang lebih besar lagi bagi masyarakat miskin dimungkinkan dengan adanya JKN," kata Fasli Jalal.
Selain peningkatan cakupan, kerja sama dengan BPJS juga dimaksudkan sebagai jaminan bagi peningkatan layanan KB, khususnya bagi masyarakat miskin.
Direktur Utama BPJS Fachmi Idris menambahkan, semula kerja sama itu dikhawatirkan tidak bisa berjalan. Sebab, beberapa masalah masih terjadi dalamkerja sama itu.
"Perjanjian kerja sama ini diharapkan menjadi pedoman baik bagi BPJS Kesehatan maupun BKKBN dalam penyelenggaraan pelayanan KB, sehingga peserta BPJS Kesehatan yang telah terdaftar akan terjamin untuk akses dan kualitas pelayanan KB," kata Fachmi.
Menko Kesra HR Agung Laksono dalam sambutannya mengatakan, dukungan berbagai elemen dalam pelaksanaan program JKN menjadi faktor penting keberhasilan. Karena itu, Agung menghargai sejumlah kerja sama yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat terkait dengan operasionalnya.
Sedangkan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi bertekad terus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kaitannya dengan masalah pembiayaan dan pelayanan bermutu.
"Kita tidak berkeinginan JKN ini malah menambah kebingungan masyarakat. Kalau ada masalah, akan dicarikan solusinya," ujar Nafsiah.
Sumber
0 comments:
Post a Comment