Berdasarkan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, kependudukan dan keluarga berencana termasuk salah satu fokus dan prioritas dalam pembangunan nasional. Melalui bidang pengendalian kuantitas penduduk, diharapkan dapat mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS).
Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN, Prof.dr Fasli Jalal, PhD, SpGK dalam Pembukaan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional I (KOREN I) Tahun Anggaran 2015 yang diselenggarakan 12-16 Mei 2014 di Nusa Dua Bali.
Pertemuan Koren I ini merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pemantapan manajemen pembangunan KKBPK yang setiap tahun dilaksanakan sebagai forum penyusunan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan KKBPK pada tahun 2015 dan bertujuan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKP tahun 2015. Koren I ini mengacu pada Rencana Kerja (Renja) BKKBN tahun 2015, hasil kesepakatan Musrenbangnas tahun 2014, hasil trilateral meeting RKP 2015 bidang KKBPK serta peraturan perundangan yang terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran.
Program KKBPK dilaksanakan melalui: pengintegrasian kebijakan pengendalian penduduk ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan (termasuk pengelolaan data dan informasi kependudukan), penyelenggaraan program KB yang berkualitas (peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB), pembangunan keluarga (8 fungsi keluarga, pola pengasuhan tumbuh kembang anak, remaja, dan lansia), advokasi, informasi dan penggerakan stakeholder, mitra kerja dan partisipasi masyarakat (promosi dan penggerakan masyarakat), peningkatan SDM, penelitian dan pengembangan serta kualitas manajemen program KKBPK.
Fasli Jalal berharap seluruh peserta baik dari BKKBN Pusat dan perwakilan provinsi yang mencapai 407 peserta bisa menuangkan seluruh buah pikirannya untuk perbaikan kependudukan dan keluarga, sehingga dapat efektif, efisien, dan bisa dipertangungjawabkan.
“kalau bicara konsolidiasi, maka tentu konsolidasi dilakukan antar pelaku. Pertama, seberapa terkonsolidasikannya para eselon I yang di pusat dan di daerah”, "Betapa pentingnya kejerninahan program eselon I dipahami oleh semua. Didistribusikan oleh provinsi sesuai keunikan provinsi masing-masing," ujarnya.
Penandatanganan MoU BKKBN- Universitas Terbuka
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Fasli Jalal juga menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Terbuka (UT) tentang pelaksanaan program beasiswa jangka panjang strata satu (S1) petugas lapangan KB. Penandatanganan ini dilakukan dihadapan peserta Pertemuan Koren I yang dihadiri oleh 33 perwakilan BKKBN provinsi di Indonesia, Kepala Bappeda Bali, Rektor UT dan BPS Bali.
Kepala BKKBN menyatakan, penandatanganan dan pemberian beasiswa S1 ini adalah bentuk perhatian kepada PLKB, yang bertujuan untuk menaikan tunjangannya dan memperpanjang usia pensiun hingga 60 tahun.
“Selain melaksanakan tugas, mereka dapat sambil belajar, diharapkan 2-3 tahun para penyuluh bisa sarjana”, lanjut Fasli.
Harapannya, program ini akan dilakukan kepada semua PLKB yang jumlahnya mencapai 15ribu, karena ada sekitar 12 ribu lebih PLKB yang belum berpendidikan setara S1, padahal para penyuluh KB hendaknya memiliki kualifikasi dan kualitas setara dengan sarjana.
“mereka kan ujung tombak kita, jadi pendidikannya harus ditingkatkan”, jelas Fasli.
Sementara itu, Rektor UT, Tian Belawati, menyatakan program ini akan secepatnya dilaksanakan dalam tahun ini, karena BKKBN ingin meningkatkan kompetensi dan kualifikasi dari para PLKB. BKKBN dan UT menargetkan seluruh penyuluh dapat diikutsertakan, namun untuk tahun 2014 akan dimulai dengan memberikan beasiswa untuk 500 penyuluh KB.
Kenapa harus UT, sambung Tian, karena tenaga penyuluh KB yang sehari-hari berprofesi di lapangan, dimungkinkan dapat mengikuti pendidikan jarak jauh, karena para penyuluh tidak usah kemana-mana, jadi mereka bisa melanjutkan kuliah tetap di tempat kerjanya dan tetap masih bekerja.
Untuk kurikulum, BKKBN berharap para penyuluh dapat mengambil jurusan komunikasi, karena akan membekali mereka bagaimana menjadi penyuluh yang baik, misal ketika mereka menyampaikan pesan, pesan yang disampaikan bisa diterima oleh masyarakat dengan baik dan benar, dan juga dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat.
Semua ini bertujuan untuk memberikan pendidikan lebih kepada tenaga penyuluh KB yang minim pendidikan, sehingga dengan bekal pendidikan hingga Sarjana, diharapkan mereka menjadi tenaga penyuluh yang terampil, terdidik dan handal hingga menaikan kelas mereka dari terampil menjadi ahli, juga penghormatan dan kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan karir.
0 comments:
Post a Comment