Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan Geographic Information System (GIS) atau Geospasial untuk meningkatkan angka penggunaan kontrasepsi di daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program Keluarga Berencana.
"Dengan GIS atau Geospasial bisa tahu persis potensi dan lokasi pasangan usia subur hingga di tingkat desa," kata Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Sudibyo Alimoeso pada Tempo di Surabaya, Rabu, 21 Mei 2014.
GIS atau Geospasial itu digunakan untuk memetakan potensi dan permasalahan di masing-masing daerah. Di antaranya seperti jumlah tenaga dokter, pasangan usia subur, akses pelayanan dan kontrasepsi. Dengan demikian, pemetaan bisa dilakukan lebih cepat sehingga program Keluarga Berencana bisa berlangsung lebih optimal.
Sudibyo mengakui pelayanan Keluarga Berencana masih kurang efektif. Dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi kontrasepsi berhenti di 58 persen secara nasional. Jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan atau totalfertility rate stagnan di angka 2,6 anak.
Sedangkan unmed need atau proporsi wanita menikah yang tidak menginginkan tambahan anak atau ingin menunda kehamilan hingga jarak dua tahun tanpa metode keluarga berencana apa pun kini berada di angka 11 persen.
Targetnya, unmed need bisa diturunkan hingga 5 persen. "Tapi dari 11 persen, enggak mungkin turun 5 persen. Setidaknya targetnya bisa turun ke 9 persen," katanya.
Sejumlah faktor penyebab tingginya unmed need karena para perempuan masih takut dengan efek samping metode Keluarga Berencana, suami melarang ber-KB, terbatasnya akses pelayanan dan ketidaksesuaian kontrasepsi yang ditawarkan.
Melalui alat GIS atau Geospasial akan diketahui pemetaan secara rinci sehingga penggunaan metode KB bisa lebih tepat sasaran. Saat ini fasilitas GIS atau Geospasial sudah diberikan di masing-masing provinsi dan mulai dioperasikan tahun ini ke kabupaten/kota dengan jangkauan hingga ke tingkat RT/RW.
0 comments:
Post a Comment