Oleh Prof. Dr. Haryono Suyono
Setelah para calon Presiden dan Wakil Presiden memutuskan maju mengajak rakyat banyak untuk melakukan pilihannya, tiba waktunya kita renungkan janji program apa saja yang dibawakannya untuk memajukan bangsa dan tanah air yang kita cintai. Selama dua periode terakhir ini kita mendengar janji yang banyak dituangkan dalam program yang indah dan menarik. Hampir tidak ada program yang tidak bagus tetapi implementasinya di lapangan tidak banyak yang sesuai dengan program yang ditawarkan. Salah satu kendala yang terjadi adalah bahwa alat penilaiannya bukan pada partisipasi masyarakat dan keluarga dalam program, tetapi bagaimana program itu ditawarkan kepada rakyat.
Program penuntasan sasaran MDGs yang terdiri dari delapan sasaran utama mengalami kegagalan hampir total karena pendekatan pedesaan tidak diarahkan pada sasarannya tetapi sekedar pada penyediaan sarana yang kadang-kadang atau bahkan sering jauh dari sasarannya. Salah satu yang gagal adalah penyediaan sarana kesehatan di Puskesmas yang jauh dari penduduk miskin di pedesaan. Seorang penduduk miskin yang hamil atau sakit harus datang berkilo meter untuk mencapai sarana itu. Di masa lalu dokter dan bidan akan mendatangi pasien tersebut di desanya melalui Program dokter keliling atau Bidan di desa. Program itu dihilangkan atau tidak diberikan prioritas. Akibatnya tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan naik hampir duakali lipat dari sekitar 228 per 100.000 menjadi 259 per 100.000.
Program kependudukan dan KB yang dimasa lalu dikelola dengan baik dan menghasilkan penurunan tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang menurun, dalam tigabelas tahun ini terpuruk, bukan karena tidak ada komitmen dan kebijaksanaan yang kuat dari presiden, tetapi implementasinya pada tingkat pedesaan diabaikan. Jaringan komunikasi dan informasi serta pelayanan pada tingkat pedesaan hampir tidak nampak. Jumlah Petugas Lapangan tinggal separo karena pensiun dan tidak ditambah tenaga baru. Punggawa pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan dan desa tidak banyak menaruh perhatian. Petinggi tingkat pusat, provinsi dan kecamatan sampai ke desa kurang memberikan perhatian dan petunjuk yang diikuti dengan penghargaan atau sangsi yang memadai. Akibatnya tingkat kelahiran meningkat tajam, tingkat pertumbuhan penduduk makin melaju dan kalau tidak waspada bisa mencapai keadaan seperti tahun 1970-an. Kalau itu terjadi maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada artinya lagi.
Upaya pengentasan kemiskinan yang memakan biaya yang tinggi disebar luaskan melalui banyak kementerian dengan koordinasi yang lemah. Kelemahan koordinasi ini tidak bisa diperbaiki pada tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa karena alasan akuntabilitas atau program yang dipatok baku dari tingkat pusat. Otonomi pada tingkat kabupaten tidak banyak berjalan untuk memadukan berbagai program yang indah dalam perencanaan tingkat pusat itu pada implementasinya di desa dan pedukuhan. Setiap program yang disusun, biarpun bagus diatas kertas, tetapi di desa berjalan sendiri-sendiri. Sasaran yang mestinya suatu keluarga secara utuh tidak tercapai. Begitu juga synergy antara program dan kegiatan tidak terjadi. Akibatrnya sampai dewasa ini jumlah penduduk miskin hanya mengalami penurunan dalam tingkat prosentase, tetapi jumlah penduduk miskin tidak pernah kurang dari 28 juta jiwa. Apalagi kalau batas penduduk miskin diberikan definisi yang lebih tinggi, hampir pasti jumlah penduduk miskin jauh lebih banyak dibandingkan keadaan tahun 2000 yang lalu.
Calon Presiden untuk lima tahun yang akan datang perlu berfikir untuk tidak saja menyusun program pro rakyat tetapi mengajak rakyat banyak bersatu dengan pemerintah ikut serta menjadi mitra terpercaya. Rakyat dan keluarga sasaran perlu tidak saja menjadi obyek garapan untuk menyusun justifikasi penyusunan usulan proyek dan anggaran, tetapi dipercaya menjadi pelaku yang dihargai dan mitra terpercaya tanpa dicurigai sebagai lawan atau pesaing pemerintah. Pemerintah yang dicintai rakyat akan menjadi pelaku yang aktif dan bekerja dengan hati dan kasih sayang karena program bersama itu akhirnya juga untuk kepentingan bangsa, Negara dan kemakmuran rakyat. (Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua Umum DNIKS, www.haryono.com).
0 comments:
Post a Comment