Ilmu sosial, politik, dan ekonomi tak bisa dilepaskan dan dipandang secara terpisah dalam pembangunan. Terlebih lagi, para akademisi dan praktisi diharapkan kontribusinya dalam pembangunan bangsa.
Rektor Universitas Terbuka (UT] Tian Be-lawati mengatakan, pembangunan sosial, ekonomi, dan politik perlu menjadi perhatian serius lantaran tak lama lagi akan segera berlangsung Masyarakat Ekonomi Asean IMEA). Di era MEA nanti, ketiadaaan hambatan dalam interaksi perdagangan dan jasa membuat peran manusia menjadi penting, terutama dari sisi pendidikan.
Faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi, ketiganya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan Melihat kondisi tersebut, UT menyelenggarakan seminar agar bisa memben masukan kepada pemerintah baru agar Indonesia tidak kalah saing daiam era MEA mendatang.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN] Fasli Jalal mengatakan, kualitas manusia Indonesia tak lepaskan rekayasa pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk. Fasli mengatakan. 16 miliar adalah jumlah penduduk yang akan ada di bumi pada 2100 jika Indonesia dan negara-negara tain tidak mampumengendalikan angka kelahiran. Jumlah tersebut diasumsikan jika laju kelahiran mecapai 2,1.
Pengendalian penduduk penting demi menjaga daya dukung bumi. Tanpa pengendalian penduduk, daya dukung bumi akan semakin terbatas. Manusia akan berebut pangan dan energi. "Daya dukung bumi secara wajar hanya empat miliar orang," kata Fasli di sela seminar nasional Universitas Terbuka (UT) "Refleksi Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Politik di Indonesia". Kamis 123/10).
Indonesia menargetkan, hanya memilliki 305 juta penduduk saja pada 2035. Jumlah penduduk perlu terus dikendalikan untuk menjaga bonus demografi yang berlangsung sejak 2012 hingga 2045. Saat ini, Indonesia berada dalam periode emas ketika angkatan kerja menanggung beban kurang dan 50 nonpekerja.
Pada periode 2020 hingga 2030 lndone-sia bahkan berada pada windows opportunity ketika 100 orang pekerja hanya menanggung sekitar 44 orang yang tidak bekerja. "Nanti, sesudah 2045 beban angkatan kerja akan naik hingga di atas 50 sehingga selesailah periode bonus demografi itu," katanya.
Namun, masih banyak yang tercecer
untuk mengawal bonus demografi. Pendidikan 12 tahun sebagai modal dasar untuk angkatan kerja harus diperhatikan. Saat ini, angkatan kerja yang lulusan perguruan tinggi baru 7,2 persen dari 100 angkatan kerja. Sebagai gambaran di Malaysia, angkatan kerja lulusan perguruan tinggi telah mencapai 20 persen. Kampus-kampus berutang untuk bisa menghasilkan SDM yang kompeten.
Guru besar Universitas . Brawijaya Ahmad Erani Yustika mengatakan, banyak persoalan yang perlu diperbaiki agar bonus demografi tidak membawa petaka bagi masyarakat. Menurutnya, tata ekonomi Indonesia saat ini masih menjadi ganjalan untuk pembangunan ekonomi bangsa.
Hal paling mendasar, menurut dia, yakni mengenaiketimpangan eko-.ki nomi. Pada 2014 ketimpangan ataukesenjangan semakin tinggi.Indonesia juga perlu melakukan transformasi ekonomi agar kegiatan ekonomi yang berbasis tradisional bisa beralih menggunakan teknologi sehingga bisa meningkatkan nilai tambah. Pendidikan, kembali menjadi kunci penting agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.
0 comments:
Post a Comment