LEDAKAN penduduk perlu diantisipasi, langan sampai menjadi negara yang bangkrut gara-gara masalah ledakan penduduk. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai, tahun politik sangat menentukan sukses dan tidaknya Indonesia ke depannya.
Masyarakat dimbau pintar-pinta memilih caleg yang pro terhadap program pengendalian penduduk. "Kita perlu lihat saja track record-nya, cermati janji kampanyenya. Kalau memang dia sampaikan isu-isu mengenai program keluarga berencana dan kependudukan, berarti pada dasarnya celeg ini mengerti dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang," ujar Kepala BKKBN Fasli Jalal, kemarin (17/3).
Faisal menegaskan hal itu di sela-sela acara Strategic Breaktrough, Memetakan Sasaran Strategis dan Menciptakan Grand Srtrategy dalam Mempercepat Pencapaian Misi dan Visi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, di
Jakarta. Caleg yang menyampaikan program keluarga berencana, dianggap layak dipilih dan menjadi harapan baru bagi bangsa Indonesia.
Menurut Faisal, dinamika laju pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini cukup tinggi. Tiap tahun mencapai 1,49 persen, bahkan hingga 1,5 persen. Selama ini, jumlah penduduk tidak menunjukkan penurunan, justru sebaliknya/Dinamikanya tidak menurun, ini sudah lampu merah. Padahal idealnya di bawah 1 persen. Sedangkan target kami yakni 1,27 persen pada akhir 2014," ungkap dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Abidinsyah Siregar mengatakan, program pengendalain penduduk seharusnya menjadi leading sector dari seluruh program pembangunan. Dengan demikian, tugas tersebut harus dipikul bersama oleh seluruh sektor bukan hanya oleh BKKBN saja.
Sukses dan tidaknya pembangunan juga tergantung dari seberapa besarjumlah penduduk. Termasuk janji-janji politik sebelum kampanye, seharusnya mengacu data yang riil tentang jumlah penduduk yang ada. "Tidak ada janji kalau ndak tahu berapa orang yang akan dijanjikan," ungkapnya.
Misalnya caleg atau calon pemimpin negara atau pemimpin daerah yang menjanjikan akan menggratiskan biaya kesehatan dan biaya pendidikan saat masa kampanye. Harusnya dia bertanya dulu, memangnya berapa jumlah penduduk saat ini yang mau dibebaskan biayanya. "Apa uangnya nanti cukup. Apakah janji tersebut realistis. Sebentar lagi penduduk Indonesia akan bertambah lagi 20 juta. Tiap hari saja bertambah 2 juta," beber dia.
Menurut Abidin, variabel yang paling menentukan pembangunan adalah jumlah penduduk. Semisal ada caleg atau calon pemimpin yang menjanjikan penggratisan biaya hidup tertentu, maka harus ditanya juga. "Apa usahanya agar jumlah penduduk ini terkendali," tegasnya.
sumber
Masyarakat dimbau pintar-pinta memilih caleg yang pro terhadap program pengendalian penduduk. "Kita perlu lihat saja track record-nya, cermati janji kampanyenya. Kalau memang dia sampaikan isu-isu mengenai program keluarga berencana dan kependudukan, berarti pada dasarnya celeg ini mengerti dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang," ujar Kepala BKKBN Fasli Jalal, kemarin (17/3).
Faisal menegaskan hal itu di sela-sela acara Strategic Breaktrough, Memetakan Sasaran Strategis dan Menciptakan Grand Srtrategy dalam Mempercepat Pencapaian Misi dan Visi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, di
Jakarta. Caleg yang menyampaikan program keluarga berencana, dianggap layak dipilih dan menjadi harapan baru bagi bangsa Indonesia.
Menurut Faisal, dinamika laju pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini cukup tinggi. Tiap tahun mencapai 1,49 persen, bahkan hingga 1,5 persen. Selama ini, jumlah penduduk tidak menunjukkan penurunan, justru sebaliknya/Dinamikanya tidak menurun, ini sudah lampu merah. Padahal idealnya di bawah 1 persen. Sedangkan target kami yakni 1,27 persen pada akhir 2014," ungkap dia.
Sementara itu, Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Abidinsyah Siregar mengatakan, program pengendalain penduduk seharusnya menjadi leading sector dari seluruh program pembangunan. Dengan demikian, tugas tersebut harus dipikul bersama oleh seluruh sektor bukan hanya oleh BKKBN saja.
Sukses dan tidaknya pembangunan juga tergantung dari seberapa besarjumlah penduduk. Termasuk janji-janji politik sebelum kampanye, seharusnya mengacu data yang riil tentang jumlah penduduk yang ada. "Tidak ada janji kalau ndak tahu berapa orang yang akan dijanjikan," ungkapnya.
Misalnya caleg atau calon pemimpin negara atau pemimpin daerah yang menjanjikan akan menggratiskan biaya kesehatan dan biaya pendidikan saat masa kampanye. Harusnya dia bertanya dulu, memangnya berapa jumlah penduduk saat ini yang mau dibebaskan biayanya. "Apa uangnya nanti cukup. Apakah janji tersebut realistis. Sebentar lagi penduduk Indonesia akan bertambah lagi 20 juta. Tiap hari saja bertambah 2 juta," beber dia.
Menurut Abidin, variabel yang paling menentukan pembangunan adalah jumlah penduduk. Semisal ada caleg atau calon pemimpin yang menjanjikan penggratisan biaya hidup tertentu, maka harus ditanya juga. "Apa usahanya agar jumlah penduduk ini terkendali," tegasnya.
sumber
0 comments:
Post a Comment