Anak-anak adalah refleksi masa depan bangsa dan negara. Pada 100 tahun kemerdekaan mendatang, 2045. anak-anak usia dini yang hidup sekarang akan menjadi para pemimpin bangsa. Untuk itu, kualitas anak harus ditingkatkan, antara lain dengan pemenuhan hak-haknya secara holistik dan terintegrasi melalui pendidikan anak usia dini (PAUD). "Pemenuhan hak anak Indonesia sekarang ini baru 30 persen," ujar Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Fasli Jalal, pada peresmian program PAUD 1.000 Anak Bangsa di Kelurahan Duren Sawit. Jakarta Timur, baru-baru ini.
Ia mengatakan, jumlah anak Indonesia saat ini mencapai lebih dari 30 juta jiwa. Menurut peraturan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), pemenuhan hak anak atas pendidikan holistikdan terintegrasi pada 2015 sudah harus mencapai 75 persen. "Peraturan ini sudah ditandatangani 199 negara yang turut menyepakatinya, termasuk Indonesia," ucapnya.
Untuk itu. Fasli Jalal mengingatkan, Indonesia harus segera mengupayakan agar 30 juta anak dapat memperoleh pemenuhan hak terhadap pendidikan holistik dan terintegrasi, la mengatakan, nda lima pilar pemenuhan hak anak, yakni hak hidup sehat, hak tercukupi kebutuhan gizi, hak mendapat stimulasi sejak usia dini, hak mendapat pengasuah yang baik, serta hak perlindungan dari kekerasan.
Fasli Jalal menyatakan, Peraturan Presiden (Perpres) No 60/2013 mengatur tanggung jawab tiap-tiap kementerian dan lembaga terkait pemenuhan hak-hak anak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertanggung jawab untuk stimulasi pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KPPPA) bertanggung jawab untuk perlindungan anak. Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk persoalan gizi dan kesehatan anak, dan BKKBN bertanggung jawab untuk pengasuhan.
PAUD 1.000 Anak Bangsa, Fasli Jalal mengungkapkan, merupakan upaya bersama mewujudkan PAUD holistik integratif. Program ini pertama kali diterapkan di PAUD Harapan Bunda, Kelurahan Duren Sawit, yang merupakan kerja sama antara BKKBN, Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). Santi usada, dan Indomaret
Sofia Hartati, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ yang juga penanggung jawab program ini mengatakan, program PAUD 1.000 Anak Bangsa ini akan diimplementasikan dalam empat fase selama 28 bulan. Fase tersebut adalah persiapan selama empat bulan, pembanguan kapasitas pendidik, dan tenaga kependidi-kan (dua bulan), implementasi pembelajaran PAUD holistik integratif (enam bulan), dan fase membangun kemandirian dan keberlanjutan program (16 bulan).
Marketing Communication Senior Manager Indomaret Gondo Sudjoni NH mengatakan, terselenggaranya program ini berkat dukungan pelanggan Indomaret. Pelanggan menyumbangkan Rp 1.000 untuk setiap membeli produk Sari-husada di Indomaret. "Selama dua minggu, 16-31 November 2013, telah terkumpul Rp 300 juta untuk program ini," turur Gondo dalam sambutannya.
Tak Gratis Lagi
President Director Sarihusa-da Oliver Pierredon mengatakan, nutrisi yang baik tidak cukup untuk anak usia dini apabila tidak disertai pendidikan. Perusahaannya berharap, program ini dapat menjadi sarana edukasi yang baik dan terintegrasi bagi anak usia dini karena mendapat dukungan dari BKKBN. Kemendikbud,dan masyarakat "Terima kasih atas kerja sama yang dilakukan," tuturnya.
Wali Kota Jakarta Timur, HR Krisdianto. yang menghadiri acara ini mengatakan, kemajuan generasi ditentukan PAUD. Program PAUD 1.000 Anak Bangsa, menurutnya, strategis karena melibatkan beberapa pihak, mulai BKKBN hingga Kemendikbud. "Saya berharap program ini bisa dikembangkan di seluruh Indonesia," ujarnya.
Kepala Sekolah PAUD Permata Bunda lilis mengatakan, semenjak dua bulan lalu, sebelum menjadi percontohan, siswa PAUD-nya dikenai biaya Rp 20.000 per bulan, la mengatakan, pemberlakuan tarif ini merupakan hasil kesepakatan dengan orang tua murid karena PAUD yang berdiri sejak 2007 ini sebelumnya gratis. "Sejak dulu, dana operasional PAUD, termasuk untuk membayar guru, kami ambil dari patungan ibu-ibu PKK," ucapnya kepada SH. Sabtu (15/3).
0 comments:
Post a Comment