728x90 AdSpace

  • Info Terbaru

    Saturday, 25 April 2015

    PK 2015: Menuju Satu Data Keluarga Indonesia


    Agenda pembangunan kerap menjadikan keluarga sebagai sasaran utama. Sayangnya, tak ada data keluarga tak ada dalam sumber manapun. Melalui pendataan keluarga diharapkan hadir satu data keluarga Indonesia.
    Jumat, 1 Mei 2015, menjadi satu hari istimewa bagi keluarga Indonesia. Bukan karena Jumat merupakan sebaik-baiknya hari seperti kata perawi hadist Bukhari. Bukan pula karena diperingati sebagai Hari Buruh Internasional yang beken dengan julukan May Day. Tahun ini, 1 Mei menjadi momentum baru, hari ketika genderang Pendataan Keluarga 2015 (PK 2015) mulai ditabuh. Ribuan kader pendata bakal secara marathon melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk mendata tiga aspek utama dalam keluarga: kependudukan, keluarga berencana (KB), pembangunan keluarga, dan individu anggota keluarga.
    Empat indikator pendataan menjadi parameter utama dalam menyediakan data keluarga by name by address untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga (KKBPK). Selain itu, data dan informasi hasil pendataan keluarga juga dapat digunakan untuk kepentingan penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan penilaian oleh pengelola dan pelaksana program KKBPK di semua tingkatan. Tentu, hasil pendataan keluarga juga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan program pembangunan lainnya.
    Bila ditelisik lebih jauh, PK 2015 memuat sejumlah indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga rumpun utama. Dari formulir F/I/PK/15 yang salinannya diperoleh Warta Kencana menunjukkan, data individu dan kependudukan berada dalam satu rumpun dengan 11 indikator plus data kewilayahan. Kesebelas indikator tersebut meliputi: 1) Nomor induk kependudukan (NIK); 2) Nama; 3) Tanggal, bulan, dan tahun lahir; 4) Umur; 5) Hubungan dengan kepala keluarga; 6) Jenis kelamin; 7) Agama; 8) Pendidikan; 9) Pekerjaan; 10) Status kawin; dan 110 Kesertaan dalam asuransi sosial Jaminan Kesehatan nasional (JKN). Sementara data wilayah meliputi: 1) Kode provinsi; 2) Kode kabupaten dan kota; 3) Kode kecamatan; 4) Kode desa/kelurahan; 5) Kode dusun atau RW; 6) Kode RT; 7) Nomor rumah atau rumah tangga; 8) Nomor urut keluarga; dan 9) Nomor kendali.
    Pada rumpun KB, PK 2015 memuat delapan informasi, meliputi: 1) Usia kawin pertama; 2) Jumlah anak yang pernah dilahirkan dan yang masih hidup berdasarkan jenis kelamin; 3) Kesertaan ber-KB; 4) Metode kontrasepsi yang sedang atau pernah digunakan; 5) Lama penggunaan metode kontrasepsi; 6) Keinginan punya anak lagi; 7) Alasan tidak ber-KB; dan 8) Tempat pelayanan KB. Dibanding indikator pada pendataan sebelumnya, PK 2015 merinci lebih jauh beberapa informasi. Sebut saja misalnya mengenai lokasi pelayanan. Bila sebelumnya hanya tempat pelayanan pemerintah dan swasta, kini dirinci menjadi 14 jenis tempat pelayanan.
    Perubahan indikator juga terdapat pada rumpun pembangunan keluarga atau tahapan keluarga sejahtera. Pada formulir R/I/KS yang biasa digunakan pada pendataan sebelumnya, tahapan keluarga meliputi keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera (KS) I, KS II, KS III, dan KS III+. Sementara F/I/PK/15 hanya membagi ke dalam tiga tahapan: prasejahtera, KS I, dan keluarga sejahtera. Sebanyak 28 indikator pembangunan keluarga dimaksudkan untuk mengukur kebutuhan dasar  keluarga sejahtera, kebutuhan pengembangan keluarga sejahtera, kesertaan keluarga dalam kelompok kegiatan, dan rumah keluarga sehat. (Rincian indikator pendataan keluarga pada formulir F/I/PK/2015 bisa dilihat dalam infografik)
    “Dibanding formulir pendataan keluarga sebelumnya maupun mutasi data keluarga (MDK), formulir pada pendataan keluarga tahun ini boleh dibilang paling simpel. Cukup dengan selembar formulir sudah mengetahui semua informasi keluarga. Kader pendata tidak lagi ribet seperti pendataan sebelumnya,” ujar Yeyet Herawati, widyaiswara utama BKKBN yang terlibat dalam sejumlah kegiatan pendataan saat memberikan fasilitasi training of trainer (ToT) PK 2015 di Balai Pelatihan dan Pengembangan (Balatbang) BKKBN Jawa Barat.
    Satu Data Keluarga
    Mencermati lintasan sejarah pendataan di Indonesia, setidaknya telah dilaksanakan lima pendataan keluarga sejak keli pertama dihelat pada 1971 silam. Pada periode penyemaian benih-benih program KB tersebut dilangsungkan pencatatan pelaporan pelayanan KB di klinik yang dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali. Pendataan nasional dilangsungkan kali pertama pada 1985 dengan mendata pasangan usia subur (PUS) dan peserta KB.
    Pendataan berikutnya dilaksanakan pada 1994, dengan mengacu kepada Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Inilah kali pertama individu dan keluarga Indonesia didata secara terpusat dengan skala nasional. Pendataan ini mengukur tahapan keluarga sejahtera secara terbuka dimulai dari tingkat rukun tetangga. Pendataan serupa dilaksanakan pada 2000 dengan penekanan pada pembangunan database keluarga dan data individu berdasarkan nama dan alamat (by name, by address).
    “Pendataan keluarga 2015 ini merupakan pengembangan dari pendataan yang dilakukan pada 2000 lalu. Perbedaannya terletak pada penahapan keluarga yang dilakukan secara tertutup dan menganut sistem desentralisasi. Sebelumnya dilakukan terpusat atau sentralisasi,” terang Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sugilar saat ditemui di sela pertemuan lini lapangan di ruang Paseban, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
    Sugilar menjelaskan, pendataan keluarga didesain untuk memenuhi kebutuhan data basis keluarga secara nasional. Dia memastikan selama ini tidak ada basis data keluarga, termasuk profil PUS, pada hasil survei atau sensus nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) yang selama ini menjadi pemegang otoritas data kependudukan hanya menyediakan data demografi. Padahal, banyak agenda pembangunan yang menjadikan keluarga sebagai sasaran program.
    “(Data basis keluarga) Tidak tersedia pada sumber data manapun kecuali hanya diperoleh melalui pelaksanaan pendataan keluarga setiap lima tahun sekali. Karena itu, PK 2015 merupakan satu-satunya penyedia data keluarga atau data PUS. Kita sedang menuju terwujudnya satu data keluarga Indonesia. Data ini akan diperbarui setiap tahun. Hasilnya digunakan untuk kepentingan operasional dan intervensi langsung program KKBPK di semua tingkatan wilayah,” jelas Gilar, sapaan akrabnya.
    Lebih jauh Gilar menguraikan, ada tiga manfaat utama yang bisa diraih dari pendataan keluarga. Pertama, untuk memetakan saran. Kedua, menentukan program dukungan dan motivasi peningkatan kesejahteraan keliarga. Ketiga, pemanfaatan untuk program pembangunan lain. Sebut saja misalnya bidang pendidikan, kesehatan dasar, perumahan rakyat, penyuluhan agama, administrasi kependudukan, sosial kemasyarakatan, pembangunan manusia dan kebudayaan, dan perencanaan dan pembangunan daerah.
    Penentuan sasaran bisa lebih tajam karena didasarkan pada kondisi, potensi, dan kebutuhan aktual dari masing masing keluarga di setiap wilayah. Pemetaan makin konkret dengan adanya peta keluarga berdasarkan tingkat kesertaan KB dan tahapan keluarga sejahtera. Data basis juga membantu penentuan program dukungan yang sesuai untuk setiap keluarga di setiap wilayah tertentu. Di sisi lain, pendataan bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesertaan ber-KB untuk penggunaan metode kontrasepsi yang lebih efektif, aman, dan nyaman. Pada saat yang sama, menjadi sarana motivasi untuk mendorong setiap keluarga meningkatkan tahapan kesejahteraannya.
    Setidaknya ada tiga alasan akan hadirnya data basis keluarga yang akurat dan valid tersebut. Pertama, pendataan keluarga dilakukan oleh kader pendata dari tokoh masyarakat setempat yang paham aspirasi di wilayahnya sekaligus mampu menggerakkan masyarakat. Kedua, dilakukan melalui kunjungan langsung dari rumah ke rumah. Ketiga, pengolahan data keluarga menggunakan teknologi data capture atau pemindaian(scanning) elektronik. Fase ini diyakini mampu menekan munculnya kesalahan teknis pada saat pemasukan data.
    “Pendataan keluarga akan memberdayakan sekitar 1 juta kader KB untuk mendata sekitar 70 juta keluarga di seluruh Indonesia. Di Jawa Barat, diperkirakan ada sekitar 13 juta keluarga yang akan didata. Hasil pengolahan elektronik secara otomatis memunculkan tahapan kesejahteraan sebuah keluarga. Lebih akurat,” tandas Gilar.(wartakencana/duaanak)
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: PK 2015: Menuju Satu Data Keluarga Indonesia Rating: 5 Reviewed By: Catatan Habriah

    Galeri Aktivitas Saya 2013 - 2015