CATATAN HABRIAH, YOGYA -- Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menawarkan Dana Keistimewaan (Danais) untuk kampanye Keluarga Berencana (KB) berbasis budaya. Selain itu direncanakan pendidikan bagi petugas/penyuluh KB dimasukan dalam Akademi Komunitas mengingat terbatasnya sumber daya manusia (SDM)-nya.
"Kami didukung penuh oleh Gubernur DIY sebagai mitra kerja dan dimungkinkan petugas lapangan KB atau penyuluh KB akan digubungkan pendidikannya dalam Akademi Komunitas. Kita garap kurikulumnya bersama, tanpa dilatih tidak mungkin mereka menyampaikan pesan-pesan KB ke seluruh pasangan-pasangan subur terutama di desa-desa," papar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Surya Chandra Surapaty usai bersilahturahmi dengan Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Selasa (16/06/2015).
Surya menyampaikan tanpa adanya komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, keberhasilan program KB sulit dicapai. Terlebih, tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di DIY sudah lebih rendah dibandingkan nasional sebesar dikisaran lebih dari 1 persen.
Pernikahan usia dini dan kehamilan di luar nikah juga ikut menjadi tantangan, termasuk di DIY Sultan HB X telah memberikan klinik masyarakat untuk melindungi jangan sampak bayi dibuang, ibunya bunuh diri dan sebagainya. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikan masyarakat.
"DIY memang bisa dijadikan contoh untuk keberhasilan program KB dan teladan bagi provinsi-provinsi lainnya. Tidak usah khawatir soal anggaran, kalau memang diperlukan Sultan HB X bersedia mengucurkan Danais. Namun programnya harus jelas dan terukur keberhasilannya," tandasnya.
Dikatakan Surya, nominal dananya akan dibahas lebih lanjut sesuai kebutuhan program nantinya. Nantinya kampanye program KB dilakukan dengan pendekatan budaya lokal dengan pesan nasional, misalkan pesan-pesan dimasukkan melalui sendra tari melalui kreativitas para seniman.
Mengingat inti keberhasilan sosialisasi program KB terletak dari kesuksesan komunikasi antar manusia, tanpa itu orang tidak mau digurui apalagi dipaksa jadi harus ditingkatkan kesadarannya.
"Penyuluh KB atau motivator inilah yang harus dilatih dan rekrutmen harus dilakukan secepatnya karena kita kekurangan. Minimal 1 desa satu penyuluh, sekarang di Indonesia 1 penyuluh KB melayani 4 desa," imbuh Surya.
Pemerintah pusat tengah berupaya merekrut penyuluh KB sebanyak 6.000 orang secara bertahap pada 2017 mendatang. Sedangkan petugas penyuluh yang sudah ada hanya 17 ribu orang dari target kebutuhan 80 ribu penyuluh KB. Untuk mengisi kekurangan penyuluh KB ini harus dilakukan bertahap dan menunggu pelimpahan wenangan dari bupati/walikota kepada Kepala BKKBN supaya bisa mengadakan rekrutmen penyuluh KB paling lambat kewenangan ditarik ke pusat pada Oktober 2016 mendatang. (KRjogja.com)
0 comments:
Post a Comment