Kambing Hitam Bernama Reformasi
Piye Kabare? Penak Zamanku Toh?
Tak sulit menemukan stiker bertuliskan bahasa Jawa kebanyakan tersebut. Artinya lebih kurang begini: Apa kabar? Lebih enak zamanku, kan?Sebagian di antaranya menempel pada kendaraan pribadi aneka jenis. Sedan, multipurpose vehicle (MPV) sebangsa Avanza atau Ertiga, pick up, hingga sepeda motor merupakan sebagian saja tempat di mana bisa ditemukan stiker yang dilengkapi dengan senyum khas mendiang mantan presiden Soeharto tersebut. Tentu, tulisan senada paling banyak ditemukan di bagian belakang truk. Sindiran kepada pemerintah yang tengah berkuasa ini menjadi selingan dari tulisan “Biar Lambat Asal Selamat” hingga “Kutunggu Jandamu” atau “Tilas Tapi Raos.” Sama-sama menghibur, bukan?
Lebih dari sekadar bertanya kabar, tebaran stiker bergambar Pak Harto –sapaan akrab Soeharto– dianggap sebagian kalangan sebagai bentuk frustrasi masyarakat kebanyakan menghadapi ketidakmenentuan ekonomi yang berujung pada meroketnya sejumlah kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kata lain, masyarakat merindukan suasana adem dan tenteram semasa rezim Soeharto berkuasa. Sebagian kalangan percaya, Orde Baru adalah suatu masa ketika beras mudah didapatkan dengan mudah, bensin murah, kedelai melimpah, dan sebagainya. Wajar bila kemudian banyak yang merindukan zaman Soeharto.
Terselip di antara belantara kerinduan publik itu ada kegundahan di antara pengelola program kependudukan dan keluarga berencana (KKB) atau pada zaman Soeharto masih KB saja. Mereka gundah lantaran program pengendalian penduduk melalui pengaturan kelahiran ini tak kunjung menunjukkan arah menggembirakan. Sebaliknya, KB seolah meredup seiring pudarnya pesona Orde Baru. Bila sebelumnya KB menjadi primadona pembangunan, kini tidak lagi. Tak banyak pemimpin daerah yang tertarik menyeriusi program KB. Bila dulu KB bernaung di bawah Kementerian Kependudukan, kini tak ada lagi. KB seolah cukup menjadi urusannya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tak lebih dari itu.
“Kalau dulu cukup presiden yang diadvokasi tentang pentingnya program KB. Dengan kata lain cukup satu orang yang diadvokasi. Sekarang jutaan orang harus diadvokasi. Betapa beratnya program KB saat ini,” kata Soeroso Dasar, pengamat kependudukan dan KB, belum lama ini.
Soeroso menambahkan, “Dulu semua bicara KB, dari Presiden hingga Lurah. Mereka juru kampanye KB yang andal. Kini semuanya berubah. Hari ini, gambaran program tidak seperti dulu, semuanya terbalik. Baligo-baligo KB sudah tidak kelihatan. Kalaupun ada yang tersisa di pinggir jalan, tampilannya lusuh dan berdebu. Pejabat mulai jarang bicara tentang KB, bahkan banyak yang gamang. KB seperti tertutup kabut tebal.”
Perbandingan yang dilakukan Soeroso Dasar tampaknya berbanding lurus dengan hasil Analisis Situasi (AS) program KKB di 15 kabupaten dan kota di Indonesia. Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan pentingnya revitalisasi program KKB. Dokumen Rencana Tindak Program KKB Kencana yang dirilis BKKBN dan badan kependudukan dunia UNFPA menyebutkan pencapaian program KKB juga dipengaruhi perubahan situasi politik pada 1998 dan desentralisasi pada 2004. Klaim ini ditandai dengan stagnasi angka fertilitas total atau total fertility rate (TFR) dan angka kesertaan ber-KB atau contraceptive prevalency rate (CPR).
Marginalisasi program KKB pascareformasi juga tampak dari rendahnya komitmen anggaran daerah yang dialokasikan untuk program KKB. Laporan AS yang dilaksanakan BKKBN dengan bantuan teknis UNFPA menunjukkan anggaran program KB hanya berkisar 0,04-0,2 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding anggaran kesehatan yang berkisar 6-17 persen. Sudah barang tentu tak ada apa-apanya dibanding anggaran pendidikan yang sudah diamanatkan undang-undang sebesar 20 persen dari APBD.
Pada mulanya, demikian tertuang dalam latar belakang KKB Kencana, perubahan BKKBN dari sentralisasi menjadi desentralisasi diasumsikan kabupaten dan kota lebih mampu mengenali permasalahan dan memahami kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, kabupaten dan kota lebih mampu merumuskan program-program yang sesuai dengan kondisi riil di daerahnya. Sayangnya, tidak semua landasan teoritik itu terwujud.
Alih-alih melipatgandakan kinerja, infrastruktur program KKB di kabupaten dan kota melemah. “Komitmen pemerintah kabupaten dan kota bervariasi, kelembagaan program KB tidak seragam, dan kualitasnya tidak sama. Ada dinas, badan, kantor, merger, bahkan ada yang hilang. Tenaga lapangan banyak yang berpindah tugas sebagai tenaga administrasi, begitu pula aparat di kantor kabupaten dan kota,” kata Kepala Bidang Advokasi Penggerakkan dan Informasi (Adpin) Perwakilan BKKBN Jawa Barat Rudy Budiman dalam sebuah kesempatan.
Rudy juga mengeluhkan tingginya frekuensi mutasi. Sumber daya manusia (SDM) yang sebelumnya sudah memiliki kompetensi dalam penggarapan program KKB berpindah ke bidang tugas lainnya. Akibatnya, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi program KKB menjadi tidak terlayani. Selain itu, kabupaten dan kota tidak memberikan anggaran memadai.
Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya daerah otonom baru (DOB). Dokumen KKB Kencana mencatat, jumlah pemerintah daerah berlipat ganda dalam 10 tahun terakhir. Kabupaten dan kota yang mekar kekurangan tenaga berpengalaman karena pegawai berpengalaman cenderung memiliki kantor lama daripada hijrah ke daerah baru. Karena defisit tenaga berpengalaman, DOB menggunakan tenaga seadanya yang sebagian besar di antaranya tidak memiliki latar belakangan tentang KKB.
Sudah barang tentu, terang Rudy, minimnya kapasitas ini telah mengakibatkan ketidakpastian, hilangnya peluang, dan kegiatan yang kurang berhasil. Pemerintah DOB lebih memfokuskan anggaran dan prioritasnya pada penyelenggaraan pemerintah baru dengan segala fasilitas, perlengkapan, dan sistem pengelolaannya. Sudah bisa ditebak, pelayanan KB maupun pelayanan sosial lainnya menderita.
Boleh jadi, reformasi yang bermuara pada desentralisasi bukan satu-satunya pemicu menurunnya kinerja program KKB. Namun begitu, Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (Koalisi Kependudukan) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menilai sentralisasi program KKB adalah pilihan terbaik saat ini. Karena itu, Sonny mendesak pemerintah mengembalikan kebijakan KKB menjadi urusan pemerintah pusat. Desakan didasari atas pertimbangan bahwa selama otonomi daerah program KB mengalami stagnasi alias jalan di tempat.
“Kebijakan dan institusi KB mau nggak mau harus sentralistis. Saya yakin tidak akan mengalami penolakan dari pemerintah daerah,” kata Sonny. “Program KB itu tidak menghasilkan uang, malah menghabiskan uang. Karena itu, tidak menarik bagi kepala daerah. Tidak ada calon kepala daerah yang memasukkan program KB dalam materi kampanyenya,” tandas Sonny.
){kind=link}
0 comments:
Post a Comment