CATATAN HABRIAH, JAKARTA -- Penerimaan CPNS yang selama ini digelar sekali dalam setahun dinilai memberikan peluang bagi kepala daerah merekrut pegawai baru seperti tenaga honorer. Selain menyita uang APBD, pegawai baru ini akan meminta diangkat CPNS.
"Kalau pemerintah ingin menghilangkan pegawai di luar PNS, harus diubah sistem rekruitmennya," kata Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR, Sabtu (6/6).
Politikus Gerindra ini mengusulkan, penerimaan CPNS dilakukan tiga bulan atau enam bulan sekali. Sebab, setiap bulannya ada PNS yang pensiun. Bila harus menunggu setahun, instansi akan kesulitan menangani jabatan yang ditinggalkan PNS tersebut.
"Rangkap jabatan tidak bisa dihindarkan karena harus menunggu proses rekruitmennya kan. Belum lagi jabatan fungsional yang kosong terpaksa diisi dengan pegawai outsourching," tuturnya.
Dia menambahkan, sudah saatnya pemerintah merevisi PP rekruitmen CPNS untuk menghindari rangkap jabatan atau pegawai di luar jalur resmi. "UU dan PP yang bikinkan manusia, jadi sistem rekruitmen juga harus bisa diubah," tandasnya.(esy/jpnn)
0 comments:
Post a Comment