CATATAN HABRIAH, KARANGANYAR -- Badan Pusat Statistik (BPS) Karanganyar berencana menggali informasi lapangan terkait program pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT), mulai 16 Juni 2015. Sebanyak 34 petugas BPS akan diterjunkan ke tiap rumah tangga di wilayah Kabupaten Karanganyar.
“Tiap kecamatan diampu dua orang petugas BPS, yakni koordinator dan asistennya. Mulai mengerjakan pendataan secara door to door pada 16 Juni,” kata Kepala BPS Karanganyar, Toto Desanto, Minggu (7/6/2015).
Kuosioner BDT akan dihimpun dari hasil survei ke tiap rumah tangga sasaran program. Namun sebelum survei lapangan, petugas BPS perlu memetakan sasaran tersebut melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Data kemiskinan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, yakni 105.657 keluarga miskin di Karanganyar, merupakan modal awal menggelar FKP. Toto meyakini, jumlah warga miskin sasaran BDT pasti akan berubah dari PPLS 2011.
“Pasti ada yang meninggal dunia, migrasi dan sebagainya. Maka dari itu FKP diperlukan, dengan mengundang simpul masyarakat agar membantu memetakan kondisi lingkungannya,” katanya.
Sejauh ini, tinggal enam desa yang belum menggelar FKP dari total 177 desa/kelurahan. Meski begitu, penggalian data door to door bisa dilakukan tanpa perlu menanti FKP di enam desa karena dua hal itu dapat dikerjakan secara simultan. Nantinya, hasil BDT akan diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
“Pengumpulan data BDT diperkirakan selesai Desember mendatang. Setelah hasilnya disampaikan ke TNP2K, maka terserah pemerintah pusat akan memanfaatkan data itu untuk berbagai keperluan,” jelasnya.
Dalam BDT akan tersaji aneka informasi sosial, misalnya tingkat kesehatan penduduk, pendidikan dan pendapatan per tahun. Dengan melibatkan masyarakat saat melakukan pendataan, BPS berharap tingkat akurasi terjamin.
“Dulu dianggap kurang tepat karena tidak melibatkan masyarakat. Sekarang BPS mengubah metode dengan memasukkan kegiatan FKP,” katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sundoro meyakini jumlah rumah tangga miskin saat ini banyak berkurang dibanding hasil PPLS 2011 sebanyak 105.657 KK. Aneka program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah kabupaten potensial menurunkan angka tersebut.
“Seharusnya bisa menurun (kemiskinan). Silakan BPS mengerjakannya (program BDT) dan kami siap memfasilitasi,” pungkasnya. (krjogja)
0 comments:
Post a Comment