CATATAN HABRIAH, NGAMPRAH - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan memberikan beasiswa kuliah bagi 50 siswa lulusan SMA/SMK sederajat. Beasiswa kuliah tersebut merupakan program kartu Cermat, yang akan menjamin seluruh biaya kuliah sampai tamat sekaligus dengan kebutuhan sehari-hari.
Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) KBB, Hasanudin mengatakan bahwa tahun ini beasiswa kuliah akan diberikan kepada 50 orang lulusan SMA/SMK sederajat. Hal itu masih sama jumlahnya dengan program bea siswa kuliah pada tahun 2014 yang lalu, termasuk jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tidak mengalami perubahan.
"Tahun ini ratusan lulusan SMA/SMK se-Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan bersaing memperebutkan bea siswa kuliah ke PTN dari Program Kartu Cermat," kata Hasanudin saat ditemui di perkantoran Pemerintah Kab. Bandung Barat, beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan PTN yang bekerjasama dengan Pemkab Bandung Barat adalah Institut Teknologi Bandung (ITB), Universtas Padjajaran (Unpad), Poleteknik Bandung (Polban), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Adapun Unpad menerima 10 calon mahasiswa, ITB 10 orang, Polban 20 orang, dan UPI 10 orang.
"Siswa yang mendaftar berasal dari keluarga tidak mampu. Tidak hanya dari sisi ekonomi kurang, tapi yang dipilih memiliki prestasi dan tentunya lulus seleksi," terangnya saat temui oleh Radar Bandung.
Karena program bea siswa ini sasarannya siswa dari keluarga tidak mampu, sambung Hasanudin, maka Disdikpora KBB menggandeng Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) KBB. Pasalnya, instansi ini memiliki data base tentang siswa atau keluarga pra sejahtera.
Saat ini, kata Hasanudin, Disdikpora KBB tengah membentuk tim verifikasi dan validasi yang bertugas menjaring siswa berprestasi dari kalangan keluarga tidak mampu. Berkaca pada pengalaman tahun lalu, lulusan SMA/SMK yang ikut seleksi lebih dari 300 orang.
"Kami tidak mau lagi kecolongan seperti tahun lalu, dimana ada empat siswa yang lulus seleksi ITB terpaksa harus didiskualifikasi. Pasalnya, keempatnya ketahuan bersal dari keluarga yang tak masuk kategori miskin. Sayang memang ada empat jatah untuk kuliah di ITB hangus, dan itu tidak bisa digantikan," imbuhnya.
Lebih lanjut Hasanudin mengatalkan verifikasi dan validasi data tidak hanya dilakukan oleh Disdikpora Kabupaten Bandung Barat tapi juga oleh PTN. pihak perguruan tinggi sudah mengantongi data base siswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari Kabupaten Bandung Barat.
"Untuk tahun ini kita mencoba kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Kedua perguruan tinggi negeri ini memiliki banyak peminat dari lulusan SMA/SMK Kabupaten Bandung Barat, maka dari itu kita coba menjalin kerjasama," tuturnya.
Menurutnya, pemilihan perguruan tinggi juga dipengaruhi oleh minat calon mahasiswa pada perguruan tinggi. Oleh karenanya tahun ini direncanakan penambahan PTN yang diajak bekerjasama dalam mendukung Program bea siswa dari Pemkab Bandung Barat.
"Program bea siswa ini merupakan Program pemerintahan Bupati Abubakar. Kami tidak tahu setelah masa jabatan pak bupati berakhir 2018 apakah dilanjutkan atau tidak, tergantung kebijakan kepala daerah lainnya," pungkasnya. (cr8/ray/jpnn)
"Tahun ini ratusan lulusan SMA/SMK se-Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan bersaing memperebutkan bea siswa kuliah ke PTN dari Program Kartu Cermat," kata Hasanudin saat ditemui di perkantoran Pemerintah Kab. Bandung Barat, beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan PTN yang bekerjasama dengan Pemkab Bandung Barat adalah Institut Teknologi Bandung (ITB), Universtas Padjajaran (Unpad), Poleteknik Bandung (Polban), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Adapun Unpad menerima 10 calon mahasiswa, ITB 10 orang, Polban 20 orang, dan UPI 10 orang.
"Siswa yang mendaftar berasal dari keluarga tidak mampu. Tidak hanya dari sisi ekonomi kurang, tapi yang dipilih memiliki prestasi dan tentunya lulus seleksi," terangnya saat temui oleh Radar Bandung.
Karena program bea siswa ini sasarannya siswa dari keluarga tidak mampu, sambung Hasanudin, maka Disdikpora KBB menggandeng Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) KBB. Pasalnya, instansi ini memiliki data base tentang siswa atau keluarga pra sejahtera.
Saat ini, kata Hasanudin, Disdikpora KBB tengah membentuk tim verifikasi dan validasi yang bertugas menjaring siswa berprestasi dari kalangan keluarga tidak mampu. Berkaca pada pengalaman tahun lalu, lulusan SMA/SMK yang ikut seleksi lebih dari 300 orang.
"Kami tidak mau lagi kecolongan seperti tahun lalu, dimana ada empat siswa yang lulus seleksi ITB terpaksa harus didiskualifikasi. Pasalnya, keempatnya ketahuan bersal dari keluarga yang tak masuk kategori miskin. Sayang memang ada empat jatah untuk kuliah di ITB hangus, dan itu tidak bisa digantikan," imbuhnya.
Lebih lanjut Hasanudin mengatalkan verifikasi dan validasi data tidak hanya dilakukan oleh Disdikpora Kabupaten Bandung Barat tapi juga oleh PTN. pihak perguruan tinggi sudah mengantongi data base siswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari Kabupaten Bandung Barat.
"Untuk tahun ini kita mencoba kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Kedua perguruan tinggi negeri ini memiliki banyak peminat dari lulusan SMA/SMK Kabupaten Bandung Barat, maka dari itu kita coba menjalin kerjasama," tuturnya.
Menurutnya, pemilihan perguruan tinggi juga dipengaruhi oleh minat calon mahasiswa pada perguruan tinggi. Oleh karenanya tahun ini direncanakan penambahan PTN yang diajak bekerjasama dalam mendukung Program bea siswa dari Pemkab Bandung Barat.
"Program bea siswa ini merupakan Program pemerintahan Bupati Abubakar. Kami tidak tahu setelah masa jabatan pak bupati berakhir 2018 apakah dilanjutkan atau tidak, tergantung kebijakan kepala daerah lainnya," pungkasnya. (cr8/ray/jpnn)
0 comments:
Post a Comment