Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta kepada Kementerian Sosial untuk segera melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia karena data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sudah tidak aktual.
"Banyak masyarakat yang protes karena tidak masuk dalam data penerima Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Saya kira hanya yang merasa layak menerima yang mau mengajukan protes," kata Saleh melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (19/4/2015).
Karena itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini data yang ada sudah tidak aktual. Apalagi, data yang menjadi acuan bersumber dari data 2011.
Selain itu, Saleh juga mendorong pemerintah untuk mensistematiskan pendataan kemiskinan di bawah satu kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Sosial sehingga data yang tersedia dapat dipertanggungjawabkan secara baik.
"Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan pendataan kemiskinan adalah tanggung jawab Kemensos. Karena itu, data dari kementerian/lembaga lain sifatnya pendukung saja," tuturnya.
Karena itu, bila merujuk Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin kementerian/lembaga lain tidak diperkenankan membuat data untuk menjadi acuan utama. Pendataan melalui satu pintu pasti akan lebih murah, lebih praktis dan lebih mudah dikoordinasikan.
Menurut Saleh, selama ini, sumber data kemiskinan merujuk pada banyak lembaga, seperti BPS, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kemensos.
"Masing-masing lembaga memiliki indikator kemiskinan tersendiri. Akibatnya, data yang dihasilkan berbeda antara satu dengan yang lain," katanya.
Saleh meyakini Kemensos mampu memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan. Selain memiliki pengalaman dalam mengurus persoalan kemiskinan, Kemensos juga memiliki jaringan yang cukup luas di seluruh Indonesia.
Jaringan yang dimiliki tidak hanya pegawai Kemensos, tetapi juga para pendamping program, karang taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan ormas-ormas yang ada.
"Jaringan Kemensos harus dimaksimalkan fungsinya. Karena mereka ada di tengah masyarakat, tentu merekalah yang tahu siapa yang layak dibantu oleh negara," tukasnya.
Hal tersebut akan berbeda dengan tim survei yang didatangkan dari ibu kota provinsi yang belum tentu mengetahui kondisi riil masyarakat, tambahnya. (Ant)
0 comments:
Post a Comment