Dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial di Padang, Sumatera Barat, oleh banyak kalangan, utamanya para pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga koordinasi tingkat pusat dan daerah, dinyatakan memuaskan dan dianggap sukses. Ukuran pertama adalah solidaritas dan partisipasi kalangan pimpinan dan anggota relawan sosial yang membludak dan dukungan yang luar biasa dari pemerintah daerah di Sumatera Barat dan daerah-daerah lainnya serta partisipasi Menteri Sosial dan jajarannya. Tidak kurang dari lima ratus wakil-wakil lembaga dan organisasi sosial dari seluruh Indonesia hadir dalam pertemuan akbar dua tahunan itu dengan biaya dari kantong masing-masing.
Tidak sedikit yang bekerja keras menuliskan pengalamannya dalam kertas kerja dan menyajikannya dalam pertemuan ilmiah atau membagikannya sebagai catatan kepada rekan relawan lain sebagai bahan referensi dan sebagai niat luhur berbagi pengalaman.
Acara yang digelar dengan mengundang masyarakat luas untuk bersama-sama melakukan Senam Keluarga Indonesia berbasis Senam Tera diikuti hampir enam ribu peserta dan sampai siang masih saja ada yang datang terlambat karena alasan jarak dan transportasi menuju lapangan luas di Kota Padang.
Penyelenggaranya LKKS Sumatera Barat memperoleh kerjasama yang sangat simpatik dari seluruh pemerintah daerah di semua kabupaten/kota, BKKBN Provinsi Sumatera Barat, berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat, pengurus dan anggota Posdaya di seluruh Sumatera Barat serta relawan sosial yang dengan sukarela datang ke lapangan untuk melihat dan mengikuti ajakan Senam Keluarga Indonesia yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga itu. Senam yang dimaksud sebagai promosi untuk menarik perhatian masyarakat luas akan kegiatan sosial yang disempurnakan pendekatannya menjadi pendekatan yang simpatik dengan mencegah jangan sampai terjadi masalah sosial, artinya, lebih bersifat preventif dan pemberdayaan, memperoleh sambutan meriah dan antusias. Hasilnya mengejutkan para penyelenggara karena kegiatan itu menelorkan Rekor Muri bagi penyelenggaranya, DNIKS, LKKS Sumatera Barat dan wakil sponsor Yayasan Damandiri.
Kegiatan yang diselenggarakan dengan sistem gotong royong bersifat kolaboratif itu ternyata bisa menghasilkan partisipasi dengan tujuan jelas dan terukur sehingga Senam Keluarga Indonesia itu dilanjutkan sebagai tema dan kegiatan KNKS yang digelar selama dua hari di Padang dan di kabupaten/kota lainnya di seluruh Sumatera Barat. Tidak seperti biasa, KNKS tidak hanya diselenggarakan sebagai pertemuan di hotel saja, tetapi lebih dari 500 peserta dari seluruh Indonesia itu dibagi menjadi lima belas kelompok dan diantar ke 15 Nagari dan Jorong-jorong di seluruh wilayah Sumatera Barat.
Keluarga-keluarga yang tergabung dalam Posdaya di Nagari dan Jorong-jorong itu dengan cara mereka yang unik menjadi “pelaksana” gagasan membawa pelayanan sosial ke pintu gerbang keluarga yang membutuhkan di desa-desa. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada gagasan program dunia Millennium Development Goals (MDGs) itu akhir tahun ini Insha Allah akan dilanjutkan sebagai program Sustainable Development atau Pembangunan Berkelanjutan. Masing-masing Nagari dan Jorong memamerkan terbentuknya Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang dijadikan forum bersama untuk menyegarkan budaya dan kegiatan gotong royong dengan mengundang perhatian, kepedulian dan partisipasi keluarga mampu untuk mengangkat keluarga prasejahtera menjadi lebih sejahtera dan mandiri.
Para peserta dari seluruh Indonesia merasa kagum bahwa keluarga dan masyarakat desa yang sederhana dapat mengembangkan usaha preventif yang menarik dalam bidang kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan lingkungan yang nyaman dan berguna. Dalam kegiatan lingkungan hidup, keluarga desa tidak menggarap gunung dan sungai saja, tetapi membuat Kebun Bergizi di halaman rumahnya.
Keluarga prasejahtera tidak saja didaftarkan pada BPJS agar tertolong dan terlindungi kalau sakit, tetapi menyegarkan pola hidup bersih dan sehat sehingga fasilitas BPJS tidak perlu dipergunakan karena lingkungan yang bersih dan sehat membawa manfaat kondisi kesehatan yang prima. Keluarga prasejahtera tidak saja dianjurkan mengirim anak balitanya ke PAUD, tetapi ibunya yang tidak bekerja diberi pelatihan ketrampilan dan diajak bekerja dengan cerdas dan keras. Di beberapa kabupaten/kota, termasuk di Kota Padang, pemerintah daerah dan LKKS menawarkan ajakan menabung dan mengambil Kredit Tabur Puja atau kegiatan simpan pinjam yang dibantu oleh pemerintah kota dan PKK setempat.
Melihat kegiatan itu Pengurus DNIKS dan LKKS seluruh Indonesia makin yakin bahwa lembaga maupun keluarga di Indonesia masih bisa disegarkan kesediaannya untuk saling bergotong royong, sehingga kesediaan Kementerian Sosial yang telah memberikan pengakuan kepada DNIKS sebagai Lembaga Koordinasi Organisasi dan Lembaga Sosial di Indonesia serta telah ditanda tanganinya Letter of Intens (LoI) bahwa DNIKS siap bekerja sama dengan pemerintah telah dibuktikan dengan baik.
Kementerian Sosial telah mengadakan tindak lanjut melalui berbagai pertemuan antara eselon I, II dan terjun langsung dalam berbagai kegiatan di lapangan. Pendekatan koordinasi oleh DNIKS terhadap lembaga dan organisasi sosial adalah pendekatan positif dan preventif yang berusaha membawa pelayanan sosial ke desa dalam rangkaian pemberdayaan dan perlindungan sosial. Proses pemberdayaan dilakukan secara gotong royong dan mandiri tanpa menolak bantuan dan dukungan dari manapun datangnya.
Mendengar laporan upaya kemandirian yang makin meluas, antara lain dengan adanya sistem gotong royong yang menghasilkan tidak kurang dari 45.000 Posdaya di seluruh Indonesia, Menteri Sosial menaruh perhatian yang serius. Kementerian yang mengelola berbagai program seperti Kartu Sehat, Kartu Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera, sampai hari ini diakui oleh Menteri baru sebagian kecil disalurkan. Data untuk mengetahui sasaran masih masih perlu diverifikasi agar bantuan itu tidak salah sasaran dan gagal membantu keluarga yang dianggap membutuhkannya.
Menteri Sosial masih mendapat hambatan agar kegiatan dan dana yang tersedia bisa dikerjasamakan dengan DNIKS dan lembaga atau organisasi yang dikoordinasikan. Diperlukan perlindungan hukum yang memadai. Para peserta KNKS dari seluruh Indonesia merasa nyaman bahwa Menteri Sosial sedang berusaha menyakinkan dan mempersiapkan Keputusan Presiden agar kemitraan antara pemerintah dan lembaga sosial dapat dimantabkan agar pelayanan dan bantuan pemberdayaan sosial bisa dibawa menjemput bola kepada sasaran yang tepat. Payung hukum menjadi petunjuk dan sekaligus memberi jaminan tanggung jawab pemerintah serta lembaga mitra pemerintah. Apabila kemitraan dapat dibangun dengan kepercayaan yang ikhlas, kedekatan lembaga masyarakat dan aktifitas sinergis akan makin berkembang. Sinergi itu menghasilkan keterpaduan program dan kegiatan masyarakat dan upaya pemerintah.
DNIKS dan organisasi yang dikoordinasikannya sekaligus menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan janji kampanye Presiden Jokowi-JK bahwa negara ada di mana-mana dan pembangunan dimulai dari pinggiran di desa-desa. Sementara Menteri Sosial menunggu Keputusan Presiden, Lembaga Sosial makin getol membangun bersama masyarakat di pedesaan mengantar keluarga prasejahtera menjadi makin sejahtera dan mandiri.
(Prof. Dr. Haryono Suyono, Ketua Umum DNIKS, www.haryono.com).
0 comments:
Post a Comment