CATATAN HABRIAH, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencopot sedikitnya 58 pejabat pada pekan ini. Para pejabat ini mengalami demosi alias dijadikan staf tanpa adanya jabatan pengganti. Mayoritas dianggap memiliki kinerja yang kurang baik.
Salah satu pejabat yang mengalami pencopotan adalah NG. Namun ia merasa tak terima dengan pencopotan tersebut. Pasalnya, NG merasa tidak memiliki modal yang cukup untuk menunjukan kapabilitasnya. Hal itu terkait dengan molornya pencairan APBD 2015.
"Anggarannya enggak ada, gimana bisa kerja. Tahu-tahu udah main copot aja," ujar dia kepada Kompas.com, Selasa (19/5/2015).
Pejabat tingkat eselon IV yang meminta nama dan instansinya tak disebut ini juga menyesalkan pola perekrutan pejabat kali ini yang tak lagi menerapkan sistem seleksi terbuka, tapi hanya berdasarkan pilihan kepala SKPD-nya masing-masing. Ia menilai hal tersebut sebagai langkah mundur.
Sebab sejak 2013, Pemprov DKI selalu mengawali rotasi jabatan dengan melaksanakan sistem seleksi terbuka atau yang biasa dikenal dengan lelang jabatan. PNS yang dinyatakan lulus seleksi merupakan PNS yang nantinya akan dilantik sebagai pejabat yang baru.
NG sendiri merupakan salah satu PNS yang lulus lelang jabatan pada 2014. Ia merupakan salah satu orang yang dilantik pada pelantikan massal pejabat di Lapangan Monas pada 2 Januari lalu.
"Kemarin saya lulus lelang jabatan, artinya kan saya punya kemampuan. Sekarang saya dibuang, padahal belum dikasih kesempatan. Cuma berdasarkan pilihan kepala dinas lagi. Kalau gitu besok-besok yang penting pinter-pinter ngejilat aja lah biar (jabatan) tetap aman," ujar dia setengah menyindir.
Rotasi jabatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI kali ini menyasar ke para pejabat eselon III dan IV. Dari 58 orang yang didemosi, 17 orang berasal dari eselon III, sedangkan 41 lainnya dari eselon IV. (kompas)
0 comments:
Post a Comment