CATATAN HABRIAH – Sosialisasi UU No 23/2014 menjadi salah satu hal prioritas bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun ini. Pasalnya, UU tentang pemerintah daerah (pemda) tersebut diharapkan bisa terealisasi minimal 2016. Hal itu diutarakan Surya Chandra Surapaty, kepala BKKBN saat melakukan sosialisasi UU No 23/2014 kepada para penyuluh KB se-Jogjakarta dan ke Rumah Dinas Sri Sultan Hamengkubuwono x, Selasa (16/6).
”Saat ini kita perlu berbangga hati dengan adanya UU No 23/2014. UU ini menjadi energi baru bagi program Kependudukan keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), bagaikan matahari yang terbit di ufuk timur, yang menyinari program pengendalian penduduk dan keluarga berencana,’’ terangnya.Dia juga mengatakan, dengan memberikan kewenangan yang jelas, kelembagaan yang jelas serta posisi tenaga lapangan yang semakin jelas, solid dan kompak, dalam mewujudkan cita-cita, mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
Sejarah mencatat sukses besar program Keluarga Berencana (KB) Indonesia, yang dalam kurun waktu 30 tahun, mulai akhir dekade 1960-an sampai awal dekade 2000-an. Ketika itu, Indonesia berhasil menurunkan angka kelahiran total, dari 5,6 menjadi 2,3 dan meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi dari 5 persen menjadi lebih dari 50 persen. ”Keberhasilan ini terkait dengan komitmen tinggi pemerintah dan dukungan internasional terhadap program KB.
Tapi proses perubahan sosial politik dan desentralisasi pembangunan mulai awal 2000-an, termasuk desentralisasi program KKB 2003/2004, telah mengganggu kelancaran dan kemajuan program pembangunan, dan keluarga berencana,” ujarnya. ”Angka kematian ibu, bayi dan anak yang dalam 10 tahun terakhir ini cenderung meningkat, merefleksikan pembangunan yang melamban.
Tingkat fertilitas total dan penggunaan kontrasepsi masing-masing cenderung tertahan pada angka 2,6 dan sekitar 60 persen,’’ terang Surya. Lewat sosialisasi yang gencar dilakukan ke berbagai daerah, dia berharap para kepala daerah bisa sinerji dan menyambut baik akan uu No 23/2014 tersebut.
Dia juga memuji sambutan hangat Sri Sultan Hamengkubuwono x yang memberikan dukungan penuh mengatasi ledakan penduduk. ”Sri Sultan bisa menjadi kepala daerah yang perlu ditiru oleh kepala daerah lainnya. Tidak saja kuantitas penduduk yang harus dipikirkan, tapi kualitas sangat penting. Itu yang saya lihat dari sambutan beliau,’’ akunya.
Sri Sultan mengakui pihaknya akan memasukan pesan nasional lewat budaya lokal. Pasalnya, di Jogjakarta itu banyak komunitas budayawan yang tergabung dalam akademik kebudayaan baik lewat tari, seni dan budaya lainnya. ”Kondisi sekarang sudah berbeda dengan era saya. Sekarang usia anak cepat besar dan perlu dilakukan pendekatan khusus dalam menekan perkawinan usia dini, dan mengantisipasi angka kelahiran anak di luar perkawinan,’’ katanya. ( indopos.co.id )
0 comments:
Post a Comment