Pemerintah Siapkan SDM Berkualitas Bonus demografi berupa ledakan penduduk usia produktif diprediksi akan terjadi pada kurun waktu 2020-2030 di Indonesia. Menghadapi itu, pemerintah diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu khususnya kualitas sumber daya manusia, sehingga bonus demografi tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi membangun bangsa.
Ketua Yayasan Mahkota Insan Cita, Hanifah Husein Mursyidan Baldan mengatakan, jika pemerintah menyiapkan bonus demografi dengan sebaik-baiknya maka bisa menjadi anugerah. Akan tetapi sebaliknya, jika tidak dipersiapkan secara matang justru bisa mendatangkan masalah bagi negara. Jangan sampai lonjakan usia produktif tersebut tidak diimbangi dengan SMD yang berkualitas yang berujung kepada tingkat pengangguran.
"Bonus demografi harus diarahkan menjadi anugerah, dan ini harus dimotori oleh pemerintah yang mendapat mandat mengelola dan mengambil kebijakan dalam berbagai aspek," ujar Hanifah saat membuka Seminar "Bonus Demografi Antara Anugerah dan Musibah',' di Gedung BKKBN, Senin (27/4).
Meski demikian, menurutnya, bukan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah semata untuk menyiapkan bonus demografi, namun dibutuhkan kerjasama dari semua pihak dan seluruh komponen masyarakat. "Segenap stakeholder harus bersama-sama bekerja untuk memanfaatkan bonus demografi ini sebaik-baiknya. Jika tidak, maka negeri ini akan terpuruk pada situasi genting dan bahkan dapat menimbulkan disintegrasi yang tidak diinginkan oleh siapapun," tegas istri dari Menteri Agrarian dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan itu.
Dijelaskan, terdapat beberapa bidangyang menjadi kunci keberhasilan pemanfaatan bonus demografi, diantara bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketemagakerjaan, dan bidang hukum. Melalui pendidikan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas, berintegritas dan mampu bersaing di pasar kerja.
Bidang kesehatan juga menjadi fokus untuk dimanfaatkan, mengingat dengan tingkat kesehatan yang baik juga bisa menghasilkan SDM berkualitas. "Pemerintah yang kuat dan cerdas tidak akan mengabaikan kehadiran bonus demografi dan membiarkannya," tandasnya.
Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memberikan layanan, ruang gerak untuk hidup, serta terus mengembangkan masyarakat. Pendidikan gratis dan terbukanya peluang kerja serta mendorong masyarakat berkreativitas menghasilkan produk dan jasa menjadi salah satu kewajiban pemerintah.
"Dengan upaya-upaya tersebut kami yakini akan memberikan kontribusi menjadikan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kuat di kelas menengah. Artinya masyarakat berada di kelas menengah yang sejahtera dengan pendapatan per kapita yang hampir sama dengan negara-negara maju," harap Hanifah. (BKKBN )
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa seluruh kebijakan harus diambil dengan berbasis pada kependudukan. Oleh karenanya jumlah penduduk harus dikendalikan, salah satunya dengan mengoptimalkan peran lembagaBKKBN.
"Dalam mengambil segenap kebijakan, pemerintah harus berbasis pada kependudukan, karena penduduk dan kesejahteraannya adalah tujuan dari kehidupan bernegara," tandasnya.
Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ambar Rahayu mengatakan, bonus demografi akan benar-benar berhasil jika saat ini pemerintah Indonesia mampu mengendalikan jumlah penduduk. "Prasyarat yang harus dilakukan untuk meraih bonus demografi adalah melakukan pengendalian jumlah penduduk," kata Ambar.
Jika pengendalian penduduk tak bisa dijalankan, maka pemerintah harus bisa meningkatkan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hingga pemberdayaan perempuan. Menurutnya untuk memanfaatkan bonus demografi, pemerintah harus bisa mempertahankan rasio usia produktif dan nonpro duktif di bawah 50 persen.
Untuk mengendalikan jumlah penduduk, Ambar mengatakan perlu dilakukan pemaduan kebijakan antara pembangunan kependudukan dan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. "Kami berharap pemerintah provinsi paham betul tentang konsep bonus demografi," ujarnya. Sehingga, lanjurnya, daerah bisa memberikan penyuluhan mengenai keluarga berkualitas.
0 comments:
Post a Comment