CATATAN HABRIAH, Jakarta - Setelah mengalami kekosongan selama delapan bulan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akhirnya dilantik. Surya Chandra Surapaty terpilih menjadi Kepala BKKBN baru untuk periode 2015-2019. Ia dilantik oleh Menteri Kesehatan, Nila Djuwita Farid Moeloek, disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, di Kantor BKKBN, Jakarta, Selasa (26/5).
Dalam sambutannya, Menkes mengingatkan Surya Chandra bahwa banyak pekerjaan rumah yang menanti gerak cepat kepala BKKBN baru ini. Ia menyebut, keberhasilan program KKB dalam 10 tahun terakhir stagnan.
"Saya harapkan KB dan pembangunan keluarga dapat berjalan lebih maju dan gegap gempita gaungnya, sehingga laju pertumbuhan penduduk yang saat ini masih tinggi yaitu 1,49 persen setiap tahun dapat menurun," kata Nila.
Nila mengatakan, program KB dianggap kurang populer, terutama setelah masuk era otonomi daerah. Akibatnya, program KKB kurang memperoleh dukungan sumber daya yang memadai dari pemerintah daerah (pemda).
Pembangunan infrastruktur dan pengadaan proyek fisik masih lebih dominan dibandingkan dengan program pendidikan dan kesehatan. Padahal ini sebagai investasi pembangunan manusia Indonesia yang akan memberikan hasil dalam jangka waktu lama.
Beberap indikator menunjukkan pencapaian program KKB stagnan. Misalnya, Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total mengalami stagnansi selama 10 tahun yaitu tetap 2,6 per wanita usia 14-49 tahun. Angka Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun menurun sedikit dari 51 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2007) menjadi 48 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2012). Padahal pemerintah manargetkan 30 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun pada tahun 2014.
Angka kesuburan di daerah perdesaan sudah mulai menurun, tetapi jumlahnya masih sekitar 2 kali lipat dibandingkan kelahiran pada wanita usia subur 15-19 tahun di daerah urban.
Angka unmet need juga masih relatif tinggi, yaitu 8,5, sehingga masih perlu diturunkan dengan mengoptimalkan akses dalam pelayanan KB, khususnya di wilayah perdesaan.
Bila stagnansi program KKB ini masih terus berlangsung, diperkirakan ledakan penduduk bisa terjadi di Indonesia. Kenaikan jumlah penduduk, kata Menkes, sangat berpengaruh terhadap pembiayaan negara untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, air bersih, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Kualitas penduduk masih rendah, yaitu berada pada urutan ke 124 dari 187 negara yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. (SP/BrtSatu)
0 comments:
Post a Comment